Bandar Lampung– Badan Anggaran (Banang) DPRD Provinsi Lampung menekankan agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Hal itu disampaikan juru bicara Banang, Fatikhatul Khoiriyah, saat membacakan laporan hasil pembahasan dalam sidang paripurna, Selasa (19/8/2025).
Dalam laporan tersebut dijelaskan, pendapatan daerah naik menjadi Rp7,71 triliun atau bertambah Rp160 miliar dari rancangan semula. Sementara belanja daerah ditetapkan Rp7,78 triliun, juga naik Rp160 miliar. Selisih pendapatan dan belanja sebesar Rp69,89 miliar ditutup melalui pembiayaan daerah sehingga APBD tetap seimbang.
Fatikhatul memaparkan tujuh program unggulan yang menjadi fokus pembangunan, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional, pengembangan energi terbarukan, optimalisasi ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, stabilisasi harga pangan lokal, pemerataan akses dan mutu pendidikan, serta kemantapan jalan provinsi dan desa.
“Efisiensi memang dilakukan hampir di seluruh OPD, namun tetap diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Khoir sapaan akrabnya.
Ia juga menambahkan, sejumlah tambahan anggaran diberikan untuk sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, Satpol PP, hingga pelayanan administrasi publik. DPRD juga memberi rekomendasi khusus untuk memperkuat monitoring, meningkatkan sinergi lintas OPD, serta mendorong pemanfaatan sumber.
Kesimpulan utama Banang menegaskan bahwa efisiensi harus dibarengi kinerja optimal, realokasi anggaran diarahkan pada pembangunan fisik yang nyata, serta mekanisme evaluasi dan akuntabilitas perlu diperkuat.
“Setiap program harus sampai pada rakyat. Jalan harus mantap, pangan terjangkau, layanan publik lebih mudah, dan pembangunan harus adil,” tegas Ketua Fraksi PKB ini.
