Dinas Perpustakaan Sosialisasikan UU No 43

- Jurnalis

Kamis, 1 Agustus 2019 - 06:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG,SB – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Peraturan Perundangan – undangan Bidang Perpustakaan di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Kamis (01/08/2019).

Kegiatan sosialisasi mengacu pada peraturan UU NO.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dan PP 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Hukum DR Joko Santoso, selaku
Narasumber dari Perpustakaan Nasional RI Dedi Junaedi MSi (Pustawan Utama), DR. Diana Amisani M.Lib, sebagai pemerhati Perpustakaan,
Ketua Umum IPI Lampung Erni serta
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-74 secara Virtual

Kegiatan sosialisasi Peraturan perundang- undangan tersebut antusias diikuti peserta yang dibuka Koimah Indraguru, SH, MH,
selaku Plh. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

Menurut Koimah Indraguru, “kegiatan diikuti 130 peserta yang terdiri dari perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota,
Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah”, ujar Koimah Indraguru.

“Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Perundang- undangan tentang perpustakaan,” kata Koimah Indraguru.

Baca Juga :  Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Pemerintah Waspadai Inflasi Selama Ramadhan dan Lebaran 2023

Dalam sosialisasi tersebut, Plh. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Koimah Indraguru memberikan penjelasan terkait Undang Undang Perpustakaan yang merupakan landasan hukum tertinggi bagi Perpustakaan dan Kearsipan di Indonesia.

Koimah mengatakan bahwa, Undang – undang ini telah lahir atas prakarsa dari insan insan pustakawan dan sekaligus merupakan penghargaan bagi kepustakaan di Indonesia, ujar dia.

“Jika seluruh peserta dan para pustakawan telah memahami segala peraturan perundang – undangan, maka saya yakin perpustakaan di Lampung akan semakin maju dan baik,” tandas Koimah. (rls)

Berita Terkait

DPRD Tubaba Sepakati RPJMD 2025 – 2029
DPRD Tubaba Terima Rancangan RPJMD 2025–2029 dari Pemkab Tubaba
Ganjar Jationo Kembali ke Kominfotik, Ahmad Saifullah Geser ke Staf Ahli
Komitmen Tingkatkan PAD, Banpenda Tuba Geruduk PT SIL cek Sumber Air Bawah Tanah
Camat Banjar Baru Wayan Wilarahula Putra Hadiri Milad Ke 3 Ponpes Sunan Bonang
SMAN 1 Banjar agung Buka SPMB Tahun Ajaran 2025/2026
Lampung Gaet Investasi Pertanian Modern dari Shandong, Produktivitas Diprediksi Naik 30%
Pemprov Lampung Gagalkan Pengiriman Gabah ke Luar Daerah, Perkuat Ketahanan Pangan Lokal
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 10 Juli 2025 - 12:38 WIB

DPRD Tubaba Sepakati RPJMD 2025 – 2029

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:53 WIB

DPRD Tubaba Terima Rancangan RPJMD 2025–2029 dari Pemkab Tubaba

Kamis, 26 Juni 2025 - 20:03 WIB

Ganjar Jationo Kembali ke Kominfotik, Ahmad Saifullah Geser ke Staf Ahli

Selasa, 17 Juni 2025 - 20:06 WIB

Komitmen Tingkatkan PAD, Banpenda Tuba Geruduk PT SIL cek Sumber Air Bawah Tanah

Rabu, 11 Juni 2025 - 11:29 WIB

Camat Banjar Baru Wayan Wilarahula Putra Hadiri Milad Ke 3 Ponpes Sunan Bonang

Berita Terbaru

Berita

DPRD Tubaba Sepakati RPJMD 2025 – 2029

Kamis, 10 Jul 2025 - 12:38 WIB