Abdullah Sura Jaya Geram Masih Ada Perusahaan Tak Patuh Instruksi Presiden Soal Harga Jagung

- Jurnalis

Jumat, 7 Februari 2025 - 17:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung Abdullah Sura Jaya geram dengan adanya perusahaan yang membeli hasil panen jagung petani dengan harga dibawah yang di tetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Diketahui, Presiden RI telah memutuskan HPP gabah sebesar Rp.6.500/ kilogram nya dan harga jagung sebesar Rp.5.500/kilogram nya. Namun, di Lampung ada salah satu perusahaan yang membeli jagung dari petani dengan harga di bawah HPP yang telah di tentukan Presiden bersama Menteri Perekonomian Zulkifli Hasan.

Hal ini diungkap langsung oleh Sura Jaya, berdasarkan temuan di lapangan bahwa masih ada pabrik yang membeli jagung dari petani di bawah harga. Perusahaan tersebut membeli jagung dari petani dengan harga Rp. 4.800 jagung basah dan Rp.5.100 jagung kering per kilogram nya.

Baca Juga :  Mingrum Beri Perhatian Penuh Dunia Pendidikan

“Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, ternyata di Lampung masih ada perusahaan yang membandel tidak mengikuti putusan Presiden Republik Indonesia terkait HPP jagung dengan harga Rp.5.500/ kilogram nya” ujarnya geram.

Untuk itu, anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini meminta kepada pemerintah Provinsi Lampung untuk mengambil langkah tegas kepada pihak perusahaan yang membandel.

“Saya meminta kepada pemerintah Provinsi Lampung melalui OPD terkait untuk mengambil langkah memberikan teguran kepada perusahaan yang tak patuh dengan keputusan Presiden Republik Indonesia” tambahnya.

Baca Juga :  DPRD Lampung Sikapi Sarana dan Prasarana Ratusan Sekolah

Anggota Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung ini menilai bagaimana dapat tercipta kedaulatan pangan yang menjadi visi dan misi Presiden jika masih ada pihak – pihak yang tidak mematuhi keputusan pemimpin negara.

“Dalam seratus hari program kerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kedaulatan pangan menjadi salah satu poin penting. Maka sudah sepatutnya seluruh pihak mendukung dan menjalankan apa yang menjadi visi misi demi kemajuan bangsa dan Negara” tutup nya. (*).

Berita Terkait

Hearing DPRD dan Diskominfo Tuba Terkait 5 Tuntutan FWTB, Hasilnya Ngambang
Deni Ribowo: Deflasi Pendidikan 15 Persen Bukti Kebijakan Pro-Rakyat
Lesty Putri Utami: Politik Bisa Dekat dengan Rakyat
Lampung Jadi Teladan Nasional, Aksi Ribuan Massa Berjalan Damai
Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG, Dewan Desak Kebersihan Dapur Diperketat
MUI dan DPRD Lampung Imbau Aksi Unjuk Rasa Berlangsung Damai, Tolak Anarkisme
APBD 2026 Lampung Disepakati, Kostiana: DPRD Siap Kawal Sampai Tepat Sasaran
Ghofur Interupsi di Paripurna, Koreksi Defisit APBD Lampung 2026 Rp864 Miliar
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 September 2025 - 18:46 WIB

Hearing DPRD dan Diskominfo Tuba Terkait 5 Tuntutan FWTB, Hasilnya Ngambang

Rabu, 3 September 2025 - 02:21 WIB

Deni Ribowo: Deflasi Pendidikan 15 Persen Bukti Kebijakan Pro-Rakyat

Selasa, 2 September 2025 - 07:47 WIB

Lesty Putri Utami: Politik Bisa Dekat dengan Rakyat

Selasa, 2 September 2025 - 06:08 WIB

Lampung Jadi Teladan Nasional, Aksi Ribuan Massa Berjalan Damai

Minggu, 31 Agustus 2025 - 14:02 WIB

Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG, Dewan Desak Kebersihan Dapur Diperketat

Berita Terbaru