Sekdaprov Hadiri Penilaian Tahap III PPD Tahun 2022

- Jurnalis

Kamis, 7 April 2022 - 05:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG(SB)Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, hadiri Penilaian Tahap III Verifikasi Tingkat Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (07/04/2022).

Hadir juga dalam Acara yang dilaksanakan secara Virtual Meeting yang bertempat di Ruang Command Center Lt.II Diskominfotik, yakni Inspektur, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD.

Selanjutnya Kadis Peternakan dan Keswan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Kominfo dan Statistik, Karo Perekonomian, Plt. Kadis Perkebunan, Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan, Sekdis KPTPH.

Direktur Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Pelaporan Bappenas, Arif Haryana menjelaskan berdasarkan data dari Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD) tujuan dari Acara Penilaian Tahap III Verifikasi Tingkat Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah untuk konfirmasi dan penggalian informasi lebih mendalam dari perspektif stakeholder lain di luar Bappeda terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dan terkait dengan proses penyusunan dokumen RKPD 2021.

Mekanisme penilaian yakni terdapat 2 tim penilai yaitu tim penilai independen dan tim penilai utama. Aspek dan indikator penilaian terdiri dari pencapaian pembangunan terdapat 10 indikator, proses penyusunan dokumen RKPD 8 indikator juga inovasi 4 indikator.

Stakeholder Pembangunan pada OPD terkait perencanaan dan pencapaian, perwakilan Bappeda kabupaten/kota, perwakilan desa/kelurahan, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, LSM, perwakilan dunia usaha/asosiasi profesi, kelompok rentan: perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, media, pelaksana inovasi, dan penerima manfaat inovasi.

Sementara Sekretaris Daerah, Fahrizal Darminto, menyampaikan sekilas tentang proses perencanaan yakni mulai dari proses penyusunan RKPD, pemerintah daerah tidak akan keluar dari skema-skema yang telah disusun oleh Undang-Undang sistem perencanaan pembangunan nasional nomor 25 tahun 2004.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Djunaidi Dorong Percepatan Pembangunan UMKM Center

“Pemerintah Daerah menterjemahkan skema-skema tersebut dalam tahapan-tahapan peraturan pemerintah daerah,” Kata Sekdaprov

Pertama ada ditahapan substansial tidak keluar dari jadwal yang telah ditentukan, selain itu juga pemerintah daerah memaksimalkan peran dari para pihak seluruh stakeholder dengan kedekatan-kedekatan yang paling memungkinkan. Selain itu juga tentunya dalam skema proses dan produk yang harus dihasilkan.

Setelah itu keterlibatan satuan kerja yang pusatnya ada di Bappeda didukung penuh oleh BPKAD dan Bapenda untuk mengkonfirmasi tentang potensi keuangan daerah maupun hal-hal lainnya.

Adapun kawalan dari Inspektorat untuk memastikan bahwa proses-proses perencanaan itu bisa terpadu dengan kejadian-kejadian yang lainnya dan juga didukung oleh seluruh OPD terkait dan setiap OPD memiliki target-target yang dicapai.

Tahapan-tahapan yang dimulai dari bulan Desember pemerintah daerah sudah melakukan langkah-langkah persiapan dan juga penyusunan rencana awal dan diskusi-diskusi dengan BI, dengan pemangku kepentingan juga yang berkepentingan perguruan tinggi.

Maret April Lampung sudah menyusun rencana-rencana, target-target yang harus dicapai dimulai pada masa Musrenbang. Pemerintah Provinsi bahkan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan OPD juga ikut turun bersama-sama untuk memandu kabupaten-kabupaten.

Fahrizal Darminto menyebutkan upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan dan sekaligus menjadikan aspirasi dan juga sekaligus proses bottom up dan bottom Down mulai di Kawal mulai dari pemerintahan dan kota.

Baca Juga :  Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Pemerintah Waspadai Inflasi Selama Ramadhan dan Lebaran 2023

“Dan insya Allah di tanggal 11 April pemerintah provinsi akan melaksanakan musrenbang provinsi dan selanjutnya tahapan-tahapan akan dilanjut,” lanjutnya.

Ia pun menjelaskan di dalam proses perencanaan tentunya pemerintah provinsi memadukan proses antara kedekatan bottom up dan bottom down dan juga dengan substansi-substansi demokratif akan dipercepat.

Dalam kedekatan bottom up tentunya dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan kota itu Pemerintah Provinsi pastikan bahwa proses berjalan dengan baik sehingga nanti yang akan dibawa oleh kabupaten kota saat musrembang di provinsi merupakan suatu hasil dari bottom up di Kabupaten.

Proses-proses bottom down sudah dilakukan dengan proses konsultasi dengan Kementerian Bappenas dan kementerian terkait lainnya dan juga kita menyerap arahan-arahan dari komisi-komisi terkait oleh karena mereka juga menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat kita juga mencoba untuk sinkronkan tema target-target pembangunan nasional dan prediksi-prediksi capaian-capaian tingkat nasional.

“Kalau dilihat dari aspek teknokratisnya kita mulai dari melakukan olah data, melakukan evaluasi dengan hasil studi yang sudah ada, termasuk perencanaan tata ruang tentang lingkungan hidup dan lain-lain.” ucap Fahrizal

Dalam proses politik kita juga berkonsultasi dan berkomunikasi secara efektif dengan DPRD juga bersama-sama menghimpun pokok-pokok pikiran yang kira-kira bisa masuk ke dalam substansi perencanaan.

Dan yang lebih penting lagi, tambahnya dalam proses partisipatif mulai dari proses musrenbang banyak juga melakukan berbicara dengan media juga dengan pemangku kepentingan dan melalui forum-forum konsultasi publik dan yang lain-lain,” Lanjutnya (*)

Berita Terkait

Ganjar Jationo Kembali ke Kominfotik, Ahmad Saifullah Geser ke Staf Ahli
Komitmen Tingkatkan PAD, Banpenda Tuba Geruduk PT SIL cek Sumber Air Bawah Tanah
Camat Banjar Baru Wayan Wilarahula Putra Hadiri Milad Ke 3 Ponpes Sunan Bonang
SMAN 1 Banjar agung Buka SPMB Tahun Ajaran 2025/2026
Lampung Gaet Investasi Pertanian Modern dari Shandong, Produktivitas Diprediksi Naik 30%
Pemprov Lampung Gagalkan Pengiriman Gabah ke Luar Daerah, Perkuat Ketahanan Pangan Lokal
Setiap Jamaah Haji Lampung Terima Uang Saku Rp1 Juta dari Gubernur Mirza
Kampung UGI bangun jamban Publik realisasikan DD TA 2025
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 20:03 WIB

Ganjar Jationo Kembali ke Kominfotik, Ahmad Saifullah Geser ke Staf Ahli

Selasa, 17 Juni 2025 - 20:06 WIB

Komitmen Tingkatkan PAD, Banpenda Tuba Geruduk PT SIL cek Sumber Air Bawah Tanah

Rabu, 11 Juni 2025 - 11:29 WIB

Camat Banjar Baru Wayan Wilarahula Putra Hadiri Milad Ke 3 Ponpes Sunan Bonang

Kamis, 5 Juni 2025 - 17:41 WIB

SMAN 1 Banjar agung Buka SPMB Tahun Ajaran 2025/2026

Senin, 26 Mei 2025 - 18:28 WIB

Lampung Gaet Investasi Pertanian Modern dari Shandong, Produktivitas Diprediksi Naik 30%

Berita Terbaru