Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Mendagri Harapkan Daerah Lakukan Inovasi Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Beras

- Jurnalis

Senin, 11 September 2023 - 11:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (11/09/2023).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa saat ini berdasarkan hasil rilis BPS, inflasi di bulan Agustus year on year sebesar 3,27% ini terjadi kenaikan sedikit dari bulan Juli 3,08%.

“Penghitungan inflasi dibulan Agustus tahun 2023 dibanding Agustus tahun 2022 year on year itu 3,27% namun kalau kita melihat data, dari bulan Juli ke bulan Agustus sebenarnya terjadi deflasi yaitu minus 0,02% jadi ada penurunan secara umum. kemudian kalau kita melihat dari bulan Desember 2022 ke Agustus 2023 Inflasinya 1,43% artinya cukup terkendali,” ucapnya.

Namun demikian, Mendagri menyampaikan masih ada beberapa komoditas yang patut diwaspadai sebagai penyumbang inflasi.

“Perlu kita waspadai ada beberapa komoditas penyumbang diantaranya minggu lalu kita membicarakan yang utama adalah beras, cabai rawit dan cabai merah,” lanjutnya.

Baca Juga :  Wagub Lampung Sidak Kapal Asing Pemuat Ikan Krapu

Pada komoditas cabai rawit dan cabai merah, Mendagri berharap gerakan tanam dapat menjadi solusi dari kenaikan harga cabai merah di tiap-tiap daerah yang defisit.

“Cabai rawit dan cabai merah kita harapkan dapat diimbangi dengan gerakan tanam di tiap-tiap daerah yang terutama yang defisit yang terjadi kenaikan harga cabai merah cabai rawit,” lanjut Mendagri.

Pada komoditas beras, Mendagri berharap untuk memperkuat serapan dan produksi dalam negeri.

“Kemudian untuk masalah beras, disamping kita memperkuat untuk serapan dan produksi dalam negeri, dari Bulog dan Badan Pangan juga sedang bekerja keras untuk memperkuat cadangan dari stok-stok atau cadangan beras pemerintah termasuk dengan mekanisme importasi dari luar negeri,” lanjutnya.

Dalam menekan kenaikan harga beras, Mendagri menginstruksikan perlu dilakukan intervensi harga yang akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dan Bulog pada tingkat pusat. Selain itu juga diperlukan mekanisme bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Baca Juga :  Pemulihan Sektor Ekonomi Melalui Penggunaaan Produk Dalam Negeri

“Kita harapkan di daerah juga melakukan pengecekkan cadangan beras didaerahnya masing-masing bekerjasama dengan Bulog. Lakukan pengecekan hari-hari untuk memantau harga dan mencarikan solusi apabila terjadi kenaikan harga beras didaerahnya masing-masing,” instruksinya.

Mendagri juga menginstruksikan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi melalui subsidi logistik untuk membantu pendistribusian beras di lokasi-lokasi terpencil.

“Intervensi dalam bentuk bantuan subsidi logistik ini dapat dilakukan untuk membantu daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi dan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat,” ucapnya.

Mendagri dalam kesempatan itu juga berharap akan adanya inovasi yang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi kenaikan harga beras.

“Kita mengharapkan adanya inovasi-inovasi dan kreasi-kreasi dari teman-teman Pemerintah Daerah baik Kepala Daerah maupun Satgas Pangannya untuk mengatasi agar kenaikan harga beras tidak memberatkan masyarakat,” pungkasnya.

Berita Terkait

Komitmen Tingkatkan PAD, Banpenda Tuba Geruduk PT SIL cek Sumber Air Bawah Tanah
Camat Banjar Baru Wayan Wilarahula Putra Hadiri Milad Ke 3 Ponpes Sunan Bonang
SMAN 1 Banjar agung Buka SPMB Tahun Ajaran 2025/2026
Lampung Gaet Investasi Pertanian Modern dari Shandong, Produktivitas Diprediksi Naik 30%
Pemprov Lampung Gagalkan Pengiriman Gabah ke Luar Daerah, Perkuat Ketahanan Pangan Lokal
Setiap Jamaah Haji Lampung Terima Uang Saku Rp1 Juta dari Gubernur Mirza
Kampung UGI bangun jamban Publik realisasikan DD TA 2025
Harga Singkong Ditetapkan, Usulan Larangan Impor Melaju ke Meja Kemenko
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 Juni 2025 - 20:06 WIB

Komitmen Tingkatkan PAD, Banpenda Tuba Geruduk PT SIL cek Sumber Air Bawah Tanah

Rabu, 11 Juni 2025 - 11:29 WIB

Camat Banjar Baru Wayan Wilarahula Putra Hadiri Milad Ke 3 Ponpes Sunan Bonang

Kamis, 5 Juni 2025 - 17:41 WIB

SMAN 1 Banjar agung Buka SPMB Tahun Ajaran 2025/2026

Senin, 26 Mei 2025 - 18:28 WIB

Lampung Gaet Investasi Pertanian Modern dari Shandong, Produktivitas Diprediksi Naik 30%

Rabu, 21 Mei 2025 - 20:40 WIB

Pemprov Lampung Gagalkan Pengiriman Gabah ke Luar Daerah, Perkuat Ketahanan Pangan Lokal

Berita Terbaru

Daerah

Pembagian Raport di MIN 1 Pesawaran Berjalan Lancar

Jumat, 20 Jun 2025 - 09:40 WIB