Kolaborasi BPDPKS dan Kemenkeu Satu Lampung Untuk Perkuat UKMK

BANDARLAMPUNG(SB) – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Kemenkeu Satu Lampung mengadakan kegiatan Kemenkeu Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UKMK Berkelanjutan di Kantor Wilayah Pajak Lampung dan Bengkulu di Bandar Lampung pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 2022.

Kegiatan ini adalah salah satu upaya Kemenkeu Satu dalam mendorong penguatan UKMK dan mensosialisasikan kebijakan Kementerian Keuangan khususnya di Wilayah Lampung.

Rangkaian kegiatan meliputi Seremoni Pembukaan, Pemilihan Muli Mekhani Sawit, Talk show sosialisasi limbah sawit untuk industry kreatif, Talk show seminar perpajakan, dongeng anak dan sawit, Sosialisasi minyak sawit merah, demo memasak dengan minyak sawit merah, lomba menggambar dan mewarnai terkait sawit, Cerdas cermat APBN dan Kelapa Sawit, dan Kemenkeu Got Talent serta Fun Bike.

Dalam kegiatan ini ditampilkan Booth-Booth Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) binaan kantor perwakilan Kementerian Wilayah Lampung dan BPDPKS, atara lain Booth DJPB, DJKN, DJBC, DJP, Dekranasda Lampung, POPSI, Booth Kemenkeu satu dan Booth Himbara.

 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memiliki misi dalam menjalankan kebijakan Pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan melalui penghimpunan, pengembangan , dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna, secara profesional dan akuntabel, untuk kepentingan:

a) Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b) Penelitian dan Pengembangan;

c) Promosi;

d) Peremajaan;

e) Sarana dan Prasarana;

f) Pemenuhan Kebutuhan Pangan;

g) Hilirisasi Industri Perkebunan Kelapa Sawit;

h) Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati.

Kinerja BPDPKS didasarkan pada kemampuan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana. Dana yang disalurkan akan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja sektor sawit Indonesia.

Dalam struktur organisasi BPDPKS juga terdapat direktorat yang memilliki tugas dalam menjalankan kegiatan kemitraan. Salah salah satunya adalah menjalankan fungsi kemitraan dengan (UKMK) Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.

Anggota DPD RI Dapil Lampung Ahmad Bastian Suyitno, mengatakan  bagaimana semua pihak dapat berkolaborasi untuk  meningkatkan UKMK.

“Bagaimana kita gotong royong sehingga meningkat. Karena perekonomian itu disusun karena gotong royong,” kata Bastian.

Menurutnya, Kemenkeu berkeinginan agar semua bersatu padu untuk tingkatkan UKMK.

“UMKM kita menjerit soal pajak, seperti tadi disebutkan 0,5 persen. Maka dengan kegiatan ini UMKM bisa meningkat di Provinsi Lampung. Bupati dan walikota di Provinsi Lampung ini harus menangkap peluang ini. Ini luar biasa,” ucapnya.

“Saya mengucapkan terima kasih pada BPDPKS Membangun kolaborasi untuk UMKM di provinsi Lampung,” sambungnya.

Sedangkan Oza Olavia Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kemenkeu mengatakan, bahwa Menkeu menyebut saat melakukan persiapan sidang G20, bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja.

“IMF menyebutkan adanya perlambatan ekonomi di tahun 2023. Selain itu ada invasi dari Rusia ke Ukraina. Kondisi di Tahun 2023 dimungkinkan ada resesi. Diluar negeri inflasi sangat tinggi 5,95 persen yoy, tapi luar biasanya Lampung 1,3 persen,” ungkap Oza.

Selain itu juga, Oza menyebutkan inflasi itu juga dipengaruhi karena ada kenaika harga BBM , kenaikan tarif transportasi.

“Kenapa inflasi di Indonesia cukup tinggi?. Maka Indonesia tekan Inflasi ini dari sisi pasokan. 53,7 PMI kita di bulan ini , namun geliat ekonomi tumbuh,” kata mantan Kepala Kanwil DJBC Sumut itu.

Secara nasional mungkin ada beberapa angka menunjukan kearah yang mungkin baik. Adanya pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya di UMKM ini, faktor penggeraknya UKMK. Karena serap tenaga kerja luarbiasa dan sangat signifikan himpun hingga 60,42 persen serap 97 persen tenaga kerja.

Dalam Seremoni pembukaan dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Staf Ahli Kemenkeu Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia, Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Lampung Mohammad Dedy Fachrudin, Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto, Direktur KUKMR BPDPKS Zaid Burhan Ibrahim, Para Bupati di Provinsi Lampung, Perwakilan Universitas, Asosiasi Petani Kelapa Sawit, dan UKMK wilayah Lampung.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.