Anggaran Pemprov Defisit, Program Bosda SMA/SMK Terancam Dipangkas

BANDARLAMPUNG,SB – Program Pendidikan Bantuan Oprasional Siswa Daerah (Bosda) untuk siswa SMA dan SMK tidak mampu yang dicanangkan Gubernur Lampung periode 2014-2019 yang mencakup enam kabupaten/kota, pada tahun ini bukannya bertambah justru terancam dikurangi.

Kabar tidak sedap dari program pendidikan tersebut diisyaratkan oleh Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) usai menghadiri wisuda di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Selasa (30/7/2019).

Dirinya menjelaskan, Pemprov Lampung saat ini masih melakukan proses penyesuaian anggaran APBD perubahan tahun 2019 yang rencananya dialokasikan untuk program Bantuan Operasional Siswa Daerah (BOSDA) SMA dan SMK.

Menurutnya, penyesuaian tersebut terpaksa harus dilakukan lantaran keterbatasan anggaran akibat defisit keuangan yang dialami Pemerintah Provinsi Lampung. Meski begitu, Nunik memastikan alokasi anggaran BOSDA dalam APBD Perubahan 2019 tetap digelontorkan sesuai dengan kemampuan yang ada.

Mantan Bupati Lampung Timur ini menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mendorong penambahan anggaran untuk BOSDA.

“Kita dorong untuk nambah, tapi yang untuk perubahan ini karena ada asumsi kemungkinan devisit cukup tinggi, mungkin kalo diperubahan mungkin masih dicermati. Tapi kalo di tahun 2020 kita harapkan sudah lebih sehat anggaran kita,” tegas Nunik, seperti yang dilansir media.

Diketahui, Program BOSDA SMA dan SMK adalah program Pemerintah Provinsi Lampung di era kepemimpinan Gubernur M. Ridho Ficardo. Sebagai tahap awal, program tersebut baru digulirkan di enam kabupaten/kota di Lampung, yakni Kota Bandarlampung, Kabupaten Way Kanan, Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Pesisir Barat dan Kabupaten Mesuji.

Program BOSDA diberikan kepada siswa-siswi SMA dan SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.