Pembelian 2 Ton Bibit Padi Belum Dibayar, Kades Pujo Rahayu dan Istri Dilaporkan ke Polisi

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 08:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PESAWARAN(SB) – Dugaan persoalan pembayaran pembelian bibit padi senilai Rp40 juta berujung pada laporan kepolisian. Seorang warga bernama Ahmad Yani melaporkan dua pihak yang disebut memiliki hubungan dengan Kepala Desa (Kades) Pujo Rahayu beserta istrinya ke Polsek Gedong Tataan, Polres Pesawaran.

 

Laporan tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian bibit padi sebanyak 2 ton atau 2.000 kilogram yang menurut keterangan pelapor hingga kini belum diselesaikan pembayarannya.

 

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Polsek Gedong Tataan Nomor: LP/B/134/X/2026/SPKT/POLSEK GEDONG TATAAN/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tertanggal 29 Oktober 2026, laporan itu diajukan oleh Ahmad Yani.

 

Dalam dokumen laporan disebutkan, peristiwa tersebut bermula pada 14 April 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

 

Pelapor menerangkan bahwa salah satu pihak yang dilaporkan berinisial ABH diduga datang ke rumahnya untuk membeli bibit padi sebanyak 2 ton dengan nilai transaksi mencapai Rp40 juta.

 

Pembelian tersebut, menurut keterangan pelapor, tidak dilakukan dengan pembayaran tunai. Pihak pembeli disebut menjanjikan pelunasan pada April 2025. Sebagai dasar transaksi, kedua belah pihak juga disebut telah membuat surat pesanan atau pembelian.

 

Namun, Ahmad Yani mengaku hingga laporan disampaikan kepada kepolisian, pembayaran atas transaksi tersebut belum diterimanya. Kondisi itu membuat dirinya mengklaim mengalami kerugian materiil sebesar Rp40 juta.

 

Merasa haknya belum dipenuhi meskipun telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut, Ahmad Yani akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

 

“Saya berharap laporan yang telah saya sampaikan ke Polsek Gedong Tataan dapat segera ditindaklanjuti secara serius dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Persoalan ini sudah berlangsung cukup lama, sementara hak saya atas pembayaran pembelian bibit padi sebanyak 2 ton senilai Rp40 juta hingga saat ini belum juga diselesaikan,” ungkap Ahmad Yani, Selasa (17/11/2026).

 

Ia mengatakan, dirinya memiliki dokumen berupa surat pesanan atau pembelian yang menurutnya menjadi bukti adanya kesepakatan transaksi antara kedua belah pihak.

 

“Karena berbagai upaya penyelesaian belum membuahkan hasil, akhirnya saya memilih menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian dan keadilan. Saya hanya meminta hak saya dipenuhi dan berharap aparat kepolisian mengusut laporan ini secara objektif, transparan, serta memprosesnya sesuai hukum apabila ditemukan unsur pidana,” tegasnya.

 

Ahmad Yani juga berharap proses penanganan laporan tersebut berjalan secara profesional dan tidak membedakan kedudukan seseorang di hadapan hukum.

 

“Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.

 

Dalam STPL tersebut, dugaan peristiwa yang dilaporkan dicantumkan dengan sangkaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 486 undang-undang yang sama.

 

Meski demikian, penerbitan STPL hanya menunjukkan bahwa laporan masyarakat telah diterima oleh kepolisian. Dokumen tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa pihak yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana.

 

Untuk itu, diperlukan proses penyelidikan dan penyidikan guna mendalami kronologi transaksi, dokumen kesepakatan pembelian, aliran pembayaran, serta keterangan para pihak yang terlibat.

 

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polsek Gedong Tataan terkait perkembangan penanganan laporan tersebut. Konfirmasi dari pihak yang dilaporkan, termasuk Kades Pujo Rahayu dan istrinya, juga masih diupayakan.

 

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, maupun penjelasan guna memenuhi prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

 

Perkembangan penanganan laporan ini akan terus dipantau dan diberitakan sesuai informasi serta keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.

 

(***)

 

 

 

Berita Terkait

Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Siswi SMK Swasta di Kedondong Dilaporkan ke Polisi, UPTD PPA Dampingi Keluarga Korban
LSM TRINUSA & PWRI Dampingi Keluarga Siswi MTsN 1 Pesawaran, Dugaan Pelecehan Oknum Guru Masuk Ranah Hukum
Polda Lampung Gagalkan Peredaran 5 Kg Sabu dan 202 Butir Ekstasi di Bakauheni
Ayah dan Kakek Setubuhi Anak Kandung Sendiri hingga Hamil 7 Bulan, Komnas PA Kabupaten Pesawaran: Tangkap Pelaku!
Disorot! Bengkel Las Mesin Bor di Menggala Timur Raup Ratusan Juta, Diduga Belum Kantongi Izin Resmi
Karang Taruna Lamsel Desak Polda Lampung Usut Tuntas Penyerobotan Lahan Bintaro Beach: Jangan Gentar dengan Isu Provokasi
Kasus KDRT Lampura, Korban Mengadu ke Propam
Kematian Ferdi Masih Misterius, Keluarga Tuntut Perkembangan Kasus di Polres Pesisir Barat

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:13 WIB

Pembelian 2 Ton Bibit Padi Belum Dibayar, Kades Pujo Rahayu dan Istri Dilaporkan ke Polisi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 19:37 WIB

Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Siswi SMK Swasta di Kedondong Dilaporkan ke Polisi, UPTD PPA Dampingi Keluarga Korban

Rabu, 7 Oktober 2026 - 16:01 WIB

LSM TRINUSA & PWRI Dampingi Keluarga Siswi MTsN 1 Pesawaran, Dugaan Pelecehan Oknum Guru Masuk Ranah Hukum

Minggu, 5 Juli 2026 - 05:50 WIB

Polda Lampung Gagalkan Peredaran 5 Kg Sabu dan 202 Butir Ekstasi di Bakauheni

Selasa, 21 April 2026 - 23:06 WIB

Ayah dan Kakek Setubuhi Anak Kandung Sendiri hingga Hamil 7 Bulan, Komnas PA Kabupaten Pesawaran: Tangkap Pelaku!

Berita Terbaru