Lampung Selatan (SB) – Puluhan tokoh adat Saibatin, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan menggelar pertemuan publik di Lamban Balak Kesugihan, Kalianda, Lampung Selatan, pada Rabu(1/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan keprihatinan mendalam serta desakan tegas terkait serangkaian bencana longsor yang terjadi di kawasan Gunung Rajabasa.
Para tokoh adat mendesak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, serta kementerian terkait di tingkat pusat untuk segera mengambil tindakan nyata. Menurut mereka, langkah cepat diperlukan demi menjaga kelestarian alam dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar gunung.
Pernyataan sikap bersama tersebut dibacakan oleh Haji Budi Setiawan, yang dikenal dengan nama adat Raden Paksi Setia Marga dari Marga Rajabasa, selaku juru bicara. Ia didampingi langsung oleh Pangeran Azhar Pangeran Tihang Marga dari Marga Legund, Pangeran Rajabasa (Marga Rajabasa), serta puluhan perwakilan organisasi masyarakat lokal.
“Kami tidak bisa lagi berdiam diri melihat kondisi Gunung Rajabasa yang semakin memprihatinkan. Longsor yang terjadi beberapa waktu terakhir bukan hanya masalah fisik pada lereng gunung, melainkan peringatan bahwa keseimbangan alam yang selama ini kita jaga telah terganggu,” ujar Haji Budi dengan tegas.
Haji Budi menekankan bahwa Gunung Rajabasa memiliki nilai ekologis yang vital sebagai penyangga daerah aliran sungai dan penahan banjir. Lebih dari itu, gunung ini merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya dan spiritual masyarakat Saibatin Lampung Selatan. “Hutan di sekitar Gunung Rajabasa adalah warisan leluhur yang harus kita lestarikan untuk anak cucu. Kerusakan pada hutan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari kelangkaan air hingga ancaman bencana yang lebih besar,” tambahnya.
Senada dengan itu, Pangeran Tihang Marga dari Marga Legund menyoroti pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal dalam upaya konservasi. “Kami sebagai tokoh adat siap berkolaborasi penuh dengan pemerintah dalam melakukan konservasi dan pemulihan ekosistem. Namun, yang kami harapkan adalah tidak ada lagi penundaan dalam mengambil tindakan. Periksa kondisi tanah, evaluasi kebijakan pengelolaan hutan, dan lakukan restorasi pada area yang sudah rusak,” tegasnya.
Sementara itu, Pangeran Rajabasa mengingatkan bahwa dampak kerusakan lingkungan akan langsung dirasakan oleh warga yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam di kaki Gunung Rajabasa. “Banyak warga yang tinggal di sekitar kaki Gunung Rajabasa bergantung pada sumber daya alam di sana untuk kehidupan sehari-hari. Jika kondisi alam terus memburuk, bukan hanya keselamatan yang terancam, tetapi juga mata pencaharian mereka,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat secara resmi menyampaikan lima poin tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
1. Segera melakukan survei menyeluruh terhadap kondisi geologi dan ekosistem di kawasan Gunung Rajabasa.
2. Melakukan tindakan restorasi hutan dan penanaman pohon pada area rawan longsor.
3. Menetapkan zona perlindungan khusus di sekitar kawasan konservasi Gunung Rajabasa.
4. Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mitigasi bencana.
5. Membentuk tim kerja bersama antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk mengelola kawasan secara berkelanjutan.
“Kami berharap pemerintah tidak tinggal diam dan segera bersikap. Kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Mari kita bergandengan tangan untuk menyelamatkan Gunung Rajabasa demi kepentingan bersama,” pungkas Haji Budi mengakhiri pernyataannya.
Menanggapi desakan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan mengonfirmasi bahwa pihaknya akan segera mengirim tim peneliti dan teknisi untuk melakukan peninjauan langsung di lokasi kejadian longsor guna merespons aspirasi masyarakat adat. (Re)
