BANDARLAMPUNG — Tragedi banjir di Kelurahan Panjang, Kota Bandar Lampung, Senin (21/4) dini hari, merenggut tiga korban jiwa. Banjir terjadi akibat curah hujan ekstrem sejak pukul 03.00 WIB, diperparah oleh fenomena pasang air laut (rob) dan buruknya sistem drainase.
Menanggapi kejadian ini, Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat. Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang memperparah sedimentasi dan penyumbatan saluran air.
“Tambang ilegal yang membuang limbah pasir sembarangan mempercepat penyumbatan aliran air. Beberapa lokasi sudah kami tutup dan tidak boleh ada kompromi lagi. Ini harus dihentikan secara permanen,” tegas Jihan.
Pemprov kini mempercepat program rehabilitasi dan normalisasi saluran air di wilayah rawan banjir. Pendekatan yang digunakan bersifat lintas OPD dan berbasis kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami minta semua OPD teknis segera memetakan sistem drainase dan menyiapkan solusi permanen. Bukan hanya reaksi cepat saat banjir, tapi antisipasi sejak akar penyebabnya,” kata Wagub.
Selain perbaikan fisik, Pemprov juga memperkuat edukasi kebencanaan dan sistem peringatan dini kepada masyarakat. Banjir yang terjadi saat warga masih tidur menunjukkan lemahnya sistem informasi publik.
“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Kami sudah instruksikan Dinas Pendidikan menyiapkan pembelajaran dari rumah untuk sekolah-sekolah terdampak, bahkan meliburkan sementara bila perlu,” ujar Jihan.
Pasca banjir, Pemprov mengerahkan alat berat, petugas teknis, relawan, hingga bantuan dari TNI dan Polri. Layanan aduan cepat juga dibuka untuk memfasilitasi laporan warga terkait genangan air dan saluran tersumbat.
Ke depan, Pemprov Lampung akan menyusun kebijakan jangka menengah untuk pemulihan lingkungan, audit total sistem drainase, serta revisi tata ruang di kawasan rawan bencana.
