PESAWARAN(SB) – Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ADIN Lampung bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lampung Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menggelar Penyuluhan Hukum bagi masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta pentingnya peran paralegal di tingkat desa, Kamis(04/05/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Kecamatan Gedong Tataan tersebut dibuka secara resmi oleh Camat Gedong Tataan, Darlis, S.E. Hadir dalam kegiatan tersebut perangkat desa, tokoh masyarakat, serta peserta dari berbagai wilayah di Kecamatan Gedong Tataan.
Turut hadir dan memberikan pengarahan kepada peserta, Anggota Komisi III DPR RI, Sudin, S.E. Dalam kesempatan tersebut, Sudin menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), meningkatkan kesadaran hukum, serta menjauhi berbagai bentuk pelanggaran hukum.
“Menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Saya mengajak masyarakat untuk selalu tertib, taat hukum, menjauhi penyalahgunaan narkoba, serta berperan aktif dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum di lingkungan masing-masing,” ujar Sudin.
Ia juga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum yang dinilai sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
Direktur Posbakum ADIN Lampung, Dewi Purbasari, S.H., mengatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum yang berkeadilan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar,” ujarnya.
Pada sesi pertama, Kepala BNN Kabupaten Lampung Selatan, AKBP Rahmat Hidayat, S.H., M.M., menyampaikan materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta dampaknya terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Rahmat menegaskan bahwa korban penyalahgunaan narkotika yang bukan merupakan pengedar maupun bandar memiliki kesempatan untuk memperoleh rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bagi masyarakat yang terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan bukan merupakan pengedar atau bandar, dapat mengajukan rehabilitasi melalui BNN. Program rehabilitasi ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan atau mengajukan rehabilitasi bagi anggota keluarga yang terjerat penyalahgunaan narkotika agar mendapatkan penanganan yang tepat dan dapat kembali produktif di tengah masyarakat.
Sementara itu, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Indarwati, S.H., M.H., memaparkan pentingnya membangun budaya sadar hukum sebagai fondasi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis.
Menurutnya, keberadaan paralegal di setiap desa memiliki peran strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum dan membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum di tingkat akar rumput.
“Setiap desa idealnya memiliki paralegal yang mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan hukum. Kehadiran paralegal sangat penting untuk membantu penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya,” kata Indarwati.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta. Berbagai pertanyaan terkait persoalan hukum yang kerap dihadapi masyarakat serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika disampaikan langsung kepada para narasumber.
Melalui kegiatan ini, Posbakum ADIN Lampung berharap kesadaran hukum masyarakat terus meningkat dan semakin banyak warga yang memahami pentingnya penyelesaian masalah hukum secara tepat, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Penyuluhan hukum tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama antara Posbakum ADIN Lampung, BNN Kabupaten Lampung Selatan, Kanwil Kementerian Hukum Lampung, serta dukungan Anggota Komisi III DPR RI dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, berdaya, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan hukum yang adil dan merata hingga tingkat desa. (Re)
