BANDARLAMPUNG,SB – Memperingati Hari Rabies Sedunia pada 28 September mendatang, UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan Disbunak Lampung melaksanakan Bulan Bakti Rabies dengan memberikan pelayanan Vaksinasi Rabies gratis, selain itu Kegiatan vaksin tersebut mendukung program Indonesia Bebas Rabies 2030.
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan Mas Agus Fahrozi yang juga didampingi Kasi Laboratorium Kesehatan Hewan Drh. Akbar Agus mengatakan kegiatan vaksin rabies gratis rutin diberikan kepada masyarakat yang memiliki hewan peliharaan.
“Kalau untuk vaksin memang gratis, nah bulan September kan sekaligis peringatan bulan bakti rabies jadi kita galakan program tersebut,” kata dia, Senin (23/9/2019).
Petugas UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan saat memberikan vaksin gratis
Pada bulan ini, pihaknya sudah memberikan vaksin ke hewan peliharaan sebanyak 50 ekor dan menargetkan 150 ekor diakhir bulan. “Pada tiap tahunnya, UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan selalu melayani lebih dari 100 ekor, sehingga kita targetkan bisa mencapai 150 ekor, tapi kalau lebih juga tetap kita layani,” ungkapnya.
Meskipun keterbatasan anggaran, pihaknya siap melakukan kunjungan kemasyarakat untuk melakukan vaksinisasi secara gratis. “Dengan keterbatasan anggaran kita lakukan vaksin di kantor, namun jika ada masyarakat yang meminta kita turun ke lokasi kita siap, asalkan masayarakat berkumpul disatu tempat bukan melakukan vaksin ke rumah-rumah,karena kita punya komitmen, meskipun tidak ada anggaran kita tetap lakukan program tersebut untuk meningkatkan kesejahteran hewan,” jelasnya.
Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan hewan dan pakan
Selain itu, pihaknya juga saat ini melakukan sosialisasi adanya klinik hewan milik pemerintah yang melayani kesehatan hewan yang belum dikenakan tarif atau masih gratis.
“Kita juga punya klinik hewan, saat ini masih belum dikenakan tarif karena masih menunggu payung hukumnya,” kata dia.
Meskipun demikian, klinik hewan tersebut sudah beroprasi memberikan pelayanan kesehatan hewan. “di klinik itu sudah ada pelayanan dan masih gratis, nanti kalau kita sudah pegang payung hukumnya baru akan ditetapkan tarif, hasilnya akan diserahkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.
