BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 dengan tema ‘Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi’ secara virtual bertempat di Ruang Sakai Sambayan, Rabu (14/06/2023).
Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan ucapan terimakasih atas kerja keras BPKP dalam menjaga tata kelola pemerintahan saat ini.
“Saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada BPKP yang telah bekerjasama menjaga tata kelola pemerintahan sehingga bisa lebih efektif, bisa lebih efisien dan saat ini pemerintah sedang fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas utamanya menuju Indonesia emas 2045,” ucapnya.
Dengan situasi global yang tidak mendukung serta ekonomi dunia yang juga tidak mendukung, maka untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 tidaklah mudah.
“Situasi global tidak mendukung, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung saat saya berada di Hiroshima Jepang pada pertemuan G7 kemarin, Managing Director IMF Kristalina Georgieva beliau menyampaikan bahwa yang menjadi pasien IMF sudah 96 negara. Ini menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul berada di situasi yang sulit,” lanjutnya.
Dengan situasi yang seperti itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembelanjaan yang dilakukan baik itu melalui APBN maupun APBD harus dilakukan secara bijak.
“Oleh sebab itu setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN dari APBD yang ada di BUMN semuanya harus produktif karena memang cari uang sangat sulit. Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 itu tidak mudah disinilah pentingnya peran pengawasan,” ucap Presiden Joko Widodo.
“Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah, saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan betul sampai betul ke rakyat sampai ke masyarakat,” lanjut Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo dalam hal ini juga meminta pengawasan yang dilakukan harus berorientasi pada hasil, bukan pada prosedurnya.
“Saya minta pengawas itu orientasinya bukan prosedurnya, tapi hasilnya apa. Karena banyak APBN APBD kita yang berpotensi tidak optimal, perlu saya ingatkan pada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” pinta Presiden Joko Widodo.
BPKP sebagai badan pengawas keuangan dan pembangunan dalam hal ini juga diminta untuk melakukan pengawasan yang berorientasi di hasil.
“Tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya kesitu orientasinya ke hasil. arahkan daerah, pusat, semuanya BUMN, kementerian, lembaga hal-hal yang konkrit biar produktif,” lanjut Joko Widodo.
Jokowi dalam arahannya juga kembali menekankan bahwa pengawasan internal juga diharapkan tidak hanya menjadi aksesoris formalitas saja.
“Perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris saja. Jangan ada yang ditutupi kalau memang ini salah, tunjukkan kesalahannya,cara memperbaikinya seperti apa,” tegas Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo juga meminta kepada seluruh daerah untuk tidak mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP.
“Kepada seluruh daerah, jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh meminta kerjasama seluruh pihak dalam melakukan pengawasan sehingga rekomendasi dapat ditingkatkan.
“Kami berharap komitmen pimpinan kementerian lembaga daerah memberikan akses pada pengawasan internal serta menindak lanjuti rekomendasi dapat ditingkatkan,” ucap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melanjutkan bahwa BPKP pada sisi kualitas akan terus meningkatkan pengawasan intern.
“Dari sisi kualitas pengawasan intern, kami akan terus mendorong pemerataan kompetensi kapasitas kelembagaan serta konvergensi kegiatan pengawasan antar apip,” lanjut kepala BPKP.
BPKP dan jajaran APIP dalam hal ini, kedepannya akan terus berkomitmen untuk memberikan upaya terbaik dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara daerah dan pembangunan.
“Kami juga berkomitmen untuk menjadi Leading Agent Pengawasan yang akan terus mendorong upaya pengawasan intern yang intens komprehensif, proaktif dan terintegrasi,” pungkas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
