LEGISLATIF – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, menyampaikan keluhan dan aspirasi petani di Kabupaten Lampung Selatan kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam pertemuan yang digelar di Rumah Makan Lamban Sabah, Bandarlampung, Kamis (29/1/2026).
Dalam forum tersebut, Lesty mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang dialami petani di 17 kecamatan di Lampung Selatan, terutama akibat buruknya infrastruktur pertanian dan pengairan.
“Teman-teman petani di 17 kecamatan kami di Lampung Selatan ini kondisinya sangat miris. Salah satu persoalan utama adalah infrastruktur yang sangat tidak memadai,” kata Lesty yang berasal dari Daerah Pemilihan Lampung Selatan itu.
Ia menjelaskan, lemahnya infrastruktur berdampak langsung pada kegagalan panen yang kerap terjadi. Bahkan, dalam satu musim tanam, petani bisa mengalami kegagalan hingga tiga sampai empat kali.
“Setiap mau panen itu sering gagal. Kadang bisa sampai empat kali tanam, empat kali juga gagal,” ujarnya.
Menurut Lesty, persoalan tersebut erat kaitannya dengan kondisi daerah aliran sungai yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), khususnya di wilayah Way Sekampung. Setiap musim hujan, banjir dan limpasan air kerap merendam ribuan hektare sawah milik petani.
“Setiap hujan datang, selalu terjadi masalah. Banjir dan limpasan air membuat sawah-sawah masyarakat tidak bisa panen,” katanya.
Padahal, lanjut Lesty, Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai salah satu lumbung padi nasional yang berperan penting dalam menopang kebutuhan pangan, baik untuk wilayah Lampung, Pulau Sumatera, maupun pasokan ke Pulau Jawa.
“Lampung Selatan ini sudah diprioritaskan sebagai lumbung padi nasional. Jadi persoalan infrastruktur pertanian ini harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Selain pengairan, Lesty juga menyoroti kebutuhan infrastruktur jalan usaha tani. Menurutnya, akses jalan sepanjang 500 meter hingga satu kilometer di kawasan pertanian sangat dibutuhkan untuk menunjang distribusi hasil panen.
“Bukan hanya jalan di kawasan permukiman atau perkantoran, tetapi jalan usaha tani justru sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengangkutan hasil produksi pertanian,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan banjir di Lampung Selatan terjadi hampir setiap tahun, terutama pada periode November hingga April. Meski BBWS dan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, kondisi infrastruktur yang ada dinilai belum mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh.
“Setiap tahun pasti banjir. Memang sudah ada bantuan alat berat dari BBWS, kabupaten, dan provinsi, tetapi belum memadai. Karena wilayah kerja BBWS mencakup banyak kabupaten, penanganannya masih bergantian,” pungkasnya.
Lesty berharap Komisi V DPR RI dan Kementerian PU dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur pengairan dan jalan usaha tani di Lampung Selatan demi menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.(*)
