Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Tengah Ni Ketut Dewi Nadi kembali turun ke dapil dalam rangka menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di rumah aspirasi KK di Kampung Rama Dewa 1, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah (31/01).
Dalam kesempatan ini, Dewi Nadi menggandeng I Komang Koheri yang juga anggota DPR RI dapil Lampung 1 dan Mayor Infantri Agus Waluyo selaku perwira penghubung Kodim Lampung Tengah. Acara juga dihadiri oleh Kepala Kampung Rama Dewa, Kampung Rama Indra dan Kampung Rama Yana.
Sosialisasi ini menghadirkan pemuda pemudi dari kampung-kampung se- Kecamatan Seputih Raman serta tokoh masyarakat untuk menerima materi yang disampaikan yakni terkait pentingnya menjaga norma – norma Pancasila dalam kehidupan sehari – hari.
Dalam sambutannya, Dewi Nadi mengatakan betapa pentingnya menjalankan lima sila yang terkandung di dalam Pancasila, salah satunya dengan tidak mudah terprovokasi dengan adanya kabar hoax atau kabar yang belum tentu kebenarannya.
”Lima sila yang terkandung di dalam Pancasila telah terbukti dapat merawat persatuan dan kesatuan seluruh lapisan masyarakat di tengah berbagai macam perbedaan yang ada,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Lampung ini.
Menurut Bendahara Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini juga, hal-hal yang dapat memecah Pancasila sudah sewajibnya kita hindari, terutama dengan kemajuan teknologi dimana gadget atau gawai sering kali menimbulkan efek negatif bagi para pengguna seperti halnya “menelan mentah-mentah” kabar yang belum tentu kebenarannya.
“Kita harus bijak dalam bersosial media, jangan menelan langsung kabar yang belum tentu kebenarannya, kita harus cek dan ricek terlebih dahulu,” tegasnya.
Selain itu menurutnya, saat ini ada beberapa golongan yang ingin merubah Ideologi Negara ini. Gerakan tersebut lebih dikenal dengan gerakan radikal, tak jarang pihak – pihak tak bertanggung jawab tersebut membenturkan Pancasila dengan Agama sehingga muncul gejolak di masyarakat.
Doktrin yang seperti ini yang menurutnya harus dihindari, mulai dari membenci pemerintahan dan selalu menentang keberadaan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. (*)
