BANDARLAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menghadiri kegiatan Kumham Goes to Campus 2023 yang dilaksanakan di gedung D Fakultas Hukum Unila. Kamis (03/08/2023).
Disela kegiatan Mingrum memberikan apresiasi kepada kementerian hukum dan ham (kemenkumham) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut sehingga pemahaman mengenai KUHP serta perubahan RUU paten dan desain industri ke masyarakat melalui kaum intelektual dapat dipahami secara menyeluruh.
“Sosialisasi ini penting,karena kita butuh persamaan pandangan dalam menyikapi produk hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat,diharapkan melalui civitas akademika yang hadir dapat menjadi fasilitator kepada masyarakat mengenai hal tersebut,” kata Mingrum.
Dalam kesempatan itu, Mingrum yang juga memiliki latar belakang lawyer ini menyebutkan KUHP yang telah disahkan ole pemerintah mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab dan dapat dipidana. penjatuhan pidana pokok,pidana tambahan dan tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat. mulai dari struktur sebagai fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali hingga pemilik manfaat.
“Tadi saya sangat menyimak sosialisasi dan diskusi yang digelar, perbedaan yang mendasar KUHP baru dan KUHP kolonial adalah pengendapan-an restoratif justice yaitu dimana hukuman yang akan diberikan bagi setiap tindak pidana akan bertitik berat pada pemulihan keadilan bukan semata pada penghukuman,” ujarn
Dengan cermat, Alumni Fakultas Hukum Unila ini juga menyimak diskusi yang digelar, kemudian terlihat mencatat sejumlah poin-poin penting saat kegiatan berlangsung.
“Ya tadi saya mencatat point per point, namanya belajar ya tidak boleh berhenti selama masih hidup, Pak Jokowi dan jajaran Menterinya juga tidak lepas dari buku dan pena,ini artinya kita harus selalu mengupgrade pengetahuan yang ada, jangan kudet ya kalo kata anak-anak sekarang,” kata Mingrum.
Kegiatan tersebut dihadiri, Wakil Menteri Hukum dan Ham Prof.DR. Edward O.S Hiariej,SH., M.Hum, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Surastini, SH., MH, dan sejumlah pejabat dari Kemenkumham.
