Gubernur Lampung Pimpin Rapat Pengembangan Keramba Jaring Apung Laut Bersama Ketua Komisi IV DPR RI

- Jurnalis

Kamis, 23 Juli 2020 - 00:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG(SB) – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, memimpin Rapat terkait Pengembangan Keramba Jaring Apung Laut bersama Ketua Komisi IV DPR RI dan Bupati Tanggamus, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/07).

Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Taufik Hidayat, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Bupati Tanggamus, Jajaran Forkopimda serta undangan yang telah ditentukan.

Pemanfaatan Lahan Budidaya Laut di Lampung belum optimal. Kecilnya pemanfaatan potensi ini disebabkan oleh kurang tersedianya benih, modal yang diperlukan cukup besar, perubahan pola pikir dari menangkap menjadi pembudidayaan, dan resiko yang besar dalam pengusahaan budidaya.

Baca Juga :  Pemprov Lampung Ikuti Rapat Terkait Data Rumah Tangga Miskin Penerima Set Top Box

Pengembangan Keramba Jaring Apung di Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus dapat dijalankan untuk menjadi bagian dalam mendukung Ketahanan Pangan di wilayah Kabupaten Tanggamus.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus berkomitmen mendukung persiapan, perencanaan, hingga pelaksanaan program pengembangan Keramba Jaring Apung, dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat memberikan dukungan pada pengembangan Keramba Jaring Apung.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung juga mempunyai harapan diantaranya, Lampung menjadi Lumbung Udang Nasional, menjadi 5 besar penghasil ikan air tawar (patin), bisnis rajungan berkelanjutan dan 3 besar ekspor rajungan nasional.

Sementara itu Gubernur Lampung dalam sambutannya mengatakan bahwa pengembangan Teluk Semangka sebagai Budidaya Laut Lampung sudah berjalan, dan akan dibangun Politekniknya. Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan kajian untuk merencanakan pembangunan lanjutan tersebut.

Baca Juga :  Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung Resmikan Pondok Lansia Gimbar Alam Pringsewu

Provinsi Lampung memiliki pelabuhan perikanan seluas 1,7 hektar dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur distribusi untuk Teluk Semangka. Hal ini juga akan dibicarakan kepada Kementerian, agar program ini bisa berjalan lancar.

Keramba Ikan Besar akan diberikan Kementerian Kelautan untuk Lampung, tetapi belum dibicarakan dan didiskusikan lebih lanjut dengan Komisi IV.

“Intinya akan dibantu keramba besar, tetapi apakah kita bisa mampu menjaga dan merawatnya. Jika mampu, bantuan tersebut akan diberikan ke wilayah lampung untuk Teluk Semangka. Ini merupakan kerjasama besar antar Norwegia dan Indonesia, satu keramba nilainya bisa bermilyaran lebih,” ungkap Arinal. (*)

Berita Terkait

Ratusan Insan Pers Gelar Aksi Damai di kantor Bupati Tuba Tuntut Kadis Kominfo diCopot
Kampung UGI Gelar Penyuluhan Tentang Pentingnya Adminduk
Sekdaprov Lampung Marindo Sampaikan Kepedulian Pemerintah ke Korban Pohon Tumbang
Belanja Pegawai Lampaui Batas, Pemprov Siap Rasionalisasi
HUT ke-18, Pesawaran Dapat Kado Penghargaan KLA Kategori Nindya
Guna Mencegah Air Tergenang Kakam Bandar Aji Bangun Drainase
Tingkatkan Pelayanan Kampung Karya Murni Jaya Tuba Rehab Gedung Kantor.
Kampung Jaya Makmur Gelar Rembuk Stunting 2025, Tegaskan Komitmen Bersama Cegah Stunting Sejak Dini
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 September 2025 - 20:14 WIB

Ratusan Insan Pers Gelar Aksi Damai di kantor Bupati Tuba Tuntut Kadis Kominfo diCopot

Rabu, 10 September 2025 - 13:30 WIB

Kampung UGI Gelar Penyuluhan Tentang Pentingnya Adminduk

Rabu, 3 September 2025 - 18:37 WIB

Sekdaprov Lampung Marindo Sampaikan Kepedulian Pemerintah ke Korban Pohon Tumbang

Selasa, 19 Agustus 2025 - 20:35 WIB

Belanja Pegawai Lampaui Batas, Pemprov Siap Rasionalisasi

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 20:37 WIB

HUT ke-18, Pesawaran Dapat Kado Penghargaan KLA Kategori Nindya

Berita Terbaru

Daerah

FMPB Minta Kepastian Hukum Kasus Penyebaran Konten Fitnah

Senin, 15 Sep 2025 - 18:10 WIB

Hukum Dan Kriminal

Kasus KDRT Lampura, Korban Mengadu ke Propam

Minggu, 14 Sep 2025 - 22:32 WIB