Genjot PAD, Komisi III Usul Gubernur Terpilih Pasca Dilantik Langsung Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

- Jurnalis

Senin, 3 Februari 2025 - 15:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_131072

Oplus_131072

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris memberikan saran khusus pada Gubernur Lampung Terpilih, Rahmat Mirzani Djausal usai nantinya dilantik.

Munir menyebut, Gubernur Lampung Terpilih nantinya harus langsung menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor pasca dilantik.

“Untuk Gubernur Lampung Terpilih nanti begitu setelah dilantik langsung salah satunya melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor di awal tahun,” kata Munir, Senin 3 Februari 2025.

Bukan tanpa alasan, Munir menyebut dengan melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor diawal tahun maka akan mengetahui berapa capaian objek pendapatan dari pajak kendaraan bermotor untuk merumuskan APBD di tahun depan.

Baca Juga :  Budhi Condrowati Serap Aspirasi Masyarakat dalam Reses di Dapil 6

“Sehingga sudah bisa mengukur, tapi kalau dilakukan di akhir tahun nanti Gubernur tidak bisa memprediksi. Tapi jika dilakukan di awal tahun maka ini bisa memprediksi kendaraan bermotor,” jelas Munir.

Karena menurutnya sektor inilah yang menjadi kontributor terbesar PAD kita.”Karena selama ini kalau tidak salah data Korlantas Polri ada seputar 3,9 juta kendaraan bermotor di provinsi Lampung baik mobil, truk, motor dan yang lainnya,” lanjut Munir.

Selain itu upaya peningkatan sumber pendapatan lainnya juga harus dilakukan seperti melakukan pendataan ulang pada sumur yang menghasilkan pajak air permukaan.

Baca Juga :  IPWK Langkah Penting Fondasi Bangsa

“Kalau tidak salah sampai akhir 2024 pendapatannya sekitar Rp8 miliar menurut saya Bapenda bersama Komisi 3 harus turun ke lapangan mengecek kembali objek itu agar nanti agar nanti Gubernur mengeluarkan Perda baru peraturan Gubernur tentang pajak air permukaan yang terupdate sehingga dengan begitu mudah-mudahan PAP bisa naik,” katanya.

Begitu juga menurut Munir dapat dilakukan sumber-sumber pendapatan lainnya diluar dana transfer daerah. Sehingga PAD Pemprov Lampung bisa maksimal. (*)

Berita Terkait

Deni Ribowo: Deflasi Pendidikan 15 Persen Bukti Kebijakan Pro-Rakyat
Lesty Putri Utami: Politik Bisa Dekat dengan Rakyat
Lampung Jadi Teladan Nasional, Aksi Ribuan Massa Berjalan Damai
Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG, Dewan Desak Kebersihan Dapur Diperketat
MUI dan DPRD Lampung Imbau Aksi Unjuk Rasa Berlangsung Damai, Tolak Anarkisme
APBD 2026 Lampung Disepakati, Kostiana: DPRD Siap Kawal Sampai Tepat Sasaran
Ghofur Interupsi di Paripurna, Koreksi Defisit APBD Lampung 2026 Rp864 Miliar
Fraksi PKB Usul Optimalisasi PAD Lewat Kapal Penyeberangan Tanpa Bebani Rakyat
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 3 September 2025 - 02:21 WIB

Deni Ribowo: Deflasi Pendidikan 15 Persen Bukti Kebijakan Pro-Rakyat

Selasa, 2 September 2025 - 07:47 WIB

Lesty Putri Utami: Politik Bisa Dekat dengan Rakyat

Selasa, 2 September 2025 - 06:08 WIB

Lampung Jadi Teladan Nasional, Aksi Ribuan Massa Berjalan Damai

Minggu, 31 Agustus 2025 - 14:02 WIB

Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG, Dewan Desak Kebersihan Dapur Diperketat

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 15:05 WIB

MUI dan DPRD Lampung Imbau Aksi Unjuk Rasa Berlangsung Damai, Tolak Anarkisme

Berita Terbaru

Daerah

FMPB Minta Kepastian Hukum Kasus Penyebaran Konten Fitnah

Senin, 15 Sep 2025 - 18:10 WIB

Hukum Dan Kriminal

Kasus KDRT Lampura, Korban Mengadu ke Propam

Minggu, 14 Sep 2025 - 22:32 WIB