Fraksi PKB: Efisiensi Anggaran, Sudah Saatnya Swasta Berperan

- Jurnalis

Jumat, 14 Februari 2025 - 18:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung minta perusahaan dan pihak swasta untuk lebih pro-aktif dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah.

Hal ini disampaikan Ketua FraksI PKB Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Jumat (14/02), menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sesuai dengan instruksi Presiden (inpres) Prabowo Subianto.

Menurut Khoir -sapaan karib Fatikhatul Khoiriyah-, efisiensi anggaran merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menghambat program-program yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

“Ruang sekarang perdebatannya bukan pada ruang setuju atau tidak setuju. Tapi bagaimana dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan efisiensi ini tidak mengganggu program-program yang pro terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Khoir.

Baca Juga :  Kostiana Dengarkan Keluhan Warga Saat Reses

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk lebih kreatif dalam menyusun program yang tetap memiliki manfaat besar meskipun ada keterbatasan anggaran, salah satunya menggandeng pihak swasta.

“Karena efisiensi sifatnya mutlak, pihak pemerintah, dinas-dinas harus kreatif. Bagaimana menyusun program-program yang secara anggaran kecil tapi manfaatnya besar, termasuk menggandeng pihak-pihak swasta,” imbuhnya.

Khoir mencontohkan bahwa sektor pariwisata dan lingkungan hidup dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan. Dinas pariwisata dapat berkolaborasi dalam penyelengaraan event, sementara dinas lingkungan hidup bisa bekerjasama untuk mendukung program pelestarian lingkungan.

Baca Juga :  Sahdana Respon Keluhan Warga Umpu Semenguk

Sebagai Anggota Komisi II DPRD Lampung, Khoir juga mengungkapkan bahwa berdasarkan RDP Komisi II dengan OPD yang menjadi mitra kerja komisi, didapatkan informasi bahwa ada dinas yang hanya mengelola dana Rp1 M untuk program 2025. Hal itu setelah dilakukan efisiensi.

“Kami berharap pihak swasta bisa mengambil peran, untuk bisa membantu pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Baik melalui CSR ataupun melalui mekanisme lainnya. Sehingga program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

DPRD Tubaba Sepakati RPJMD 2025 – 2029
DPRD Tubaba Terima Rancangan RPJMD 2025–2029 dari Pemkab Tubaba
Bapemperda DPRD Provinsi Lampung Targetkan 15 Raperda Rampung di 2025
Elly Wahyuni Dukung Libur Sekolah Selama Puasa
Ketut Dewi Nadi Tanamkan Nilai-nilai Pancasila ke Masyarakat Rama Dewa
Hanifah, Tanamkan Nilai Pancasila ke Pemuda – Pemudi Karang Taruna Desa Gayau
Sosialisasi PIP & WK di Pondok Pesantren, Mustika Ingatkan Pancasila Lahir Berkat Ulama dan Kiyai
Pansus Tata Niaga Singkong Benarkan Pernyataan Gubernur Terkait Kebijakan Impor Tapioka
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 10 Juli 2025 - 12:38 WIB

DPRD Tubaba Sepakati RPJMD 2025 – 2029

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:53 WIB

DPRD Tubaba Terima Rancangan RPJMD 2025–2029 dari Pemkab Tubaba

Minggu, 9 Maret 2025 - 18:20 WIB

Bapemperda DPRD Provinsi Lampung Targetkan 15 Raperda Rampung di 2025

Minggu, 9 Maret 2025 - 06:47 WIB

Elly Wahyuni Dukung Libur Sekolah Selama Puasa

Sabtu, 8 Maret 2025 - 18:23 WIB

Ketut Dewi Nadi Tanamkan Nilai-nilai Pancasila ke Masyarakat Rama Dewa

Berita Terbaru

Berita

DPRD Tubaba Sepakati RPJMD 2025 – 2029

Kamis, 10 Jul 2025 - 12:38 WIB