BANDARLAMPUNG(SB) – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan setelah sebelumnya Mahkamah Agung dalam putusan No. 7P/HUM/2020 telah membatalkan penyesuaian iuran JKN-KIS dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
Dalam Perpres 64 Tahun 2020 terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat yakni sebagai berikut :
1. Penyesuaian iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP kelas III ( Rp. 42.000,-)
a. Mulai bulan Juli 2020 sampai dengan Desember Tahun 2020 peserta JKN-KIS hanya membayar iuran sejumlah Rp. 25.500,- karena sisanya Rp. 16.500,- dibayar oleh Pemerintah.
b. Mulai bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 peserta JKN-KIS hanya membayar iuran sejumlah Rp. 35.000,- dan sisanya Rp. 7000,- dibayar oleh Pemerintah.
2. Penyesuaian iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP kelas II Rp. 110.000,- dalam Perpres 75 Tahun 2019 diturunkan menjadi Rp.100.000,-.
3. Penyesuaian iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP kelas I Rp. 160.000,- dalam Perpres 75 Tahun 2019 diturunkan menjadi Rp.150.000,-.
4. Iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP untuk bulan April, Mei dan Juni 2020 sesuai Perpres 82 Tahun 2018 yaitu kelas I Rp. 80.000,- kelas II Rp. 51.000,- dan kelas III Rp. 25.500,-.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandarlampung Muhammad Fakhriza mengatakan, terlihat dari Perpres tersebut, Pemerintah telah mendengarkan aspirasi warga Negaranya untuk memberikan subsidi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan menanggung sebagian iuran JKN-KIS kelas III.
“Selisih jumlah iuran kelas III telah diberikan subsidi oleh Pemerintah, ditahun 2020 sebesar Rp. 16.500,- dan ditahun 2021 sebesar Rp. 7000,-, iuran kelas I dan juga diberikan subsidi dengan diturunkan menjadi Rp. 150.000,- untuk kelas I dan Rp. 100.000,- untuk kelas II yang sebelumnya Rp. 160.000,- kelas I dan Rp. 110.000,- kelas II,” jelas Fakhriza.
Dia menambahkan, melihat keadaan ekonomi masyarakat dimasa Covid–19 ini, BPJS Kesehatan memberikan keringanan pembayaran iuran JKN-KIS bagi peserta yang telah lama menunggak dapat mengaktifkan kembali kartu JKN-KISnya cukup dengan membayar tunggakan sebanyak 6 bulan.
“Kita peduli dengan ekonomi masyarakat, banyak yang kehilangan pekerjaan dimasa Covid–19 ini, maka diberi keringanan dengan membayar tunggakan iuran JKN-KIS sebanyak 6 bulan, sudah bisa aktif kembali kartu KISnya,” ungkap Fakhriza.
Dia berharap melalui kebijakan ini, Program JKN-KIS akan terus sustainable dan membantu masyarakat khususnya dimasa pandemi Covid–19 saat ini. (*)
