BANDARLAMPUNG(SB) – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera menerbitkan Peraturan Gubernur Soal Ketahanan Keluarga, hal tersebut disampaikan saat melakukan silaturahmi ke ruang Fraksi PKS DPRD Lampung, Senin (24/5/2021).
“Kami dari BPKK PKS Lampung berkunjung ke Fraksi PKS DPRD Lampung karena Fraksi adalah etalase dan kepanjangan partai di parlemen. Maka rasanya sudah tepat kami silaturahmi ke Fraksi PKS guna curhat ke Bapak-Bapak di Fraksi PKS tentang operasionalisasi dan implementasi Perda Ketahanan Keluarga yang mandek karena tidak disertai Peraturan Gubernur,” kata Heni Ketua BPKK PKS Lampung.
Dia menjelaskan, pada situasi pandemi seperti hari ini, ketahanan keluarga di Provinsi Lampung makin harus dikokohkan.
“Banyak keluarga terdampak ekonomi, sementara belajar lewat daring pada anak-anak mereka juga mengakibatkan pengeluaran makin membengkak. Di sisi lain dengan intensitas interaksi anak-anak bersama gawai yang makin rekat, akan ada dampak kesehatan atau bahkan moralitas jika tak terkontrol. Ini pemikiran kami sehingga Perda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga akan menjadi benteng yang efektif jika Pergub telah diterbitkan,” jelas Heni.
Sementara itu, Ismail Jafar, anggota Fraksi PKS, mengungkapkan, banyak perda di Provinsi Lampung, terutama yang merupakan inisiatif DPRD, menjadi kurang teroperasionalkan karena belum terbit Peraturan Gubernur.
“Tentu BPKK dapat berperan lewat aksi kolaborator atau menginisiasi sinergitas antarelemen terkait untuk mendorong hal ini,” ungkap anggota dewan yang telah membangun 15 Jalan Usaha Tani itu.
Senada dengan Ismail, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung Syarif Hidayat menjelaskan, sinergitas antarelemen ini penting dalam mendorong perbaikan secara sistemik melalui Peraturan Daerah.
“Perda Ketahanan Keluarga seharusnya bisa lebih efektif diimplementasikan selama disertai dengan aturan operasional lewat Pergub. Kami pun berkepentingan. Oleh karena itu, kami juga akan terus bersuara agar perda-perda yang telah disepakati bersama antara kami di DPRD dengan eksekutif perlu segera diterbitkan Pergubnya,” jelas anggota Komisi V DPRD Lampung itu. (*)
