Arinal Ikuti Kegiatan Peluncuran OSS

saungberita - Jurnalis

Senin, 9 Agustus 2021 - 15:20 WIB

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG(SB) – Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri acara Peresmian Peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Di Kementerian Investasi/BKPM yang diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo secara virtual dan diikuti oleh Seluruh Gubernur di Indonesia, bertempat di Rumah Dinas Gubernur – Mahan Agung, Senin (09/08).

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Sementara itu 353 KBLI yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan diterapkan dalam sistem selambat-lambatnya akhir Agustus 2021.

Baca Juga : Pemprov Rapat Dorong Percepatan Implementasi Program Kartu Petani BerjayaGubernur Arinal Djunaidi memimpin Rapat Pembahasan terkait Program Kartu Petani Berjaya (KPB) didampingi oleh Ketua KTNA Provinsi Lampung Hanan Rozak dan Staf Ahli IT Gubernur Lampung Syopiansyah Jaya Putra di Mahan Agung, Senin (07/02/2022). Rapat ini juga diikuti oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kadis Kelautan & Perikanan, Kadis PMDT, Kadis Peternakan & Keswan, Kadis Penanaman Modal & PTSP, Kadis Pendidikan & Kebudayaan, Kadis Perindustrian & Perdagangan, Kadis Kehutanan, Kadis Kependudukan & Capil, Karo Perekonomian, Plt. Kadis Perkebunan, Sekretaris Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Kabid SPBE Dinas Kominfotik Provinsi Lampung. Sejumlah progres implementasi pelaksanaan program KPB disampaikan di dalam rapat, diantaranya yaitu membuat rancangan proses bisnis (Tata Laksana) dan arsitektur sistem e-KPB, mengembangkan aplikasi e-KPB versi 2022 yang terintegrasi dan terpadu serta melakukan input/upload data ke aplikasi e-KPB terkait alokasi pupuk subsidi masa tanam I, II dan III. Selain itu, selama periode Januari-Februari 2022 telah dilakukan sosialisasi serta pendampingan aplikasi e-KPB terkait Penebusan Pupuk Bersubsidi di beberapa lokasi yaitu, Kabupaten Lampung Selatan (Kecamatan Penengahan, Bakauheni, Ketapang, Tanjung Sari, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Rajabasa), Penyuluhan Via Zoom se-Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur (Kecamatan Bandar Sribawono), Lampung Tengah ( Kecamatan Padang Ratu,Terusan Nunyai) dan pendampingan transaksi pupuk subsidi di Kecamatan Sukarame. Di periode yang sama juga telah dilakukan Penyiapan Infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) melalui Dinas Kominfotik Provinsi Lampung sebagai persiapan migrasi data dan sistem aplikasi e-KPB. Selain itu juga telah dilakukan pengembangan media sosial e-KPB (Website, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube). (*) BERITA LAINNYA

Dalam peluncuran Sistem OSS tersebut, Presiden mendorong para Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam membuka lapangan kerja seluas – luasnya melalui reformasi perizinan. Dengan adanya sistem OSS, proses perizinan menjadi lebih mudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.

“Hari ini kita luncurkan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, ini merupakan reformasi yang sangat hebat dalam penggunaan layanan online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma OSS berbasis risiko”, ucap Presiden.

Baca Juga : Arinal Ajak MUI Saling Bersinergi

“Saya ingin iklim investasi di Indonesia berubah semakin kondusif, memudahkan usaha mikro dan usaha kecil menengah untuk memulai usaha, meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sehingga menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota kesepahaman antara Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Menteri Keuangan RI terkait upaya peningkatan investasi dan penerimaan negara, serta penguatan kelembagaan.

Hadir mendampingi Gubernur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kadis Penanaman Modal & PTSP, Kadis Koperasi & UKM, Kadis Perindustrian & Perdagangan, Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman & Cipta Karya, Karo Perekonomian dan Karo Hukum.(*)