Anggota Dewan Batalkan Usulan PJ Gubernur Lampung

- Jurnalis

Selasa, 21 Mei 2024 - 08:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Golkar dan Partai Demokrat Lampung meminta DPRD Provinsi Lampung menganulir atau membatalkan surat usulan nama Penjabat (Pj) Gubernur Lampung yang ditujukan ke Kemendagri 13 Maret 2024 lalu.

Surat dengan nomor 800.1.3.6/ 0464 /11.01/30/2024 itu hanya mengusulkan satu nama yakni Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay.

Sekretaris Golkar Lampung Ismet Roni mengatakan, seharusnya keputusan atas nama lembaga tentu dibicarakan dengan seluruh unsur yang ada di DPRD Provinsi Lampung.

“Saya sangat menyayangkan hal ini ya. Kesannya DPRD Lampung nggak kompak dan nggak guyub,” ujarnya, Selasa (21/5/2024).

Dia juga sudah meminta fraksi dan kader yang ada di Pimpinan DPRD Provinsi Lampung untuk mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban mekanisme surat tersebut bisa keluar.

Baca Juga :  Ketua Komisi V Hadiri Penutupan Lampung Craft

“Anulir saja surat yang baru itu. Kita kan sudah sama-sama sepakat, dengan yang diusulkan pada Desember 2023 lalu, kalau ada usulan baru bisa dibahas bersama dulu,” ujar Ismet yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.

“Toh pun jika ada usulan baru, kata Ismet, seharusnya juga mekanismenya bisa dibahas secara bersama, mulai dari aspirasi dan usulan di masing-masing Fraksi.

Hal senada disampaikan Sekretaris Demokrat Provinsi Lampung Midi Iswanto. Menurutnya, tiba-tiba muncul satu nama usulan Pj tidak sesuai mekanisme yang ada.

Baca Juga :  Abdulah Surajaya Gelar Sosper Rembug Desa

“Ini bukan soal namanya, tetapi bagaimana mekanisme pengusulannya. Harusnya dianulir karena tidak sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.

Midi menerangkan, pada 4 Desember 2023, DPRD Provinsi Lampung sudah sepakat mengusulkan 3 nama Pj Gubernur yakni Fahrizal Darminto, Rahman Hadi, dan Samsudin.

“Surat lama belum dicabut, ini tiba-tiba muncul surat baru dan hanya satu nama. Kami tidak persoalkan namanya, tetapi yang dipersoalkan adalah mekanismenya,” jelasnya..

Sampai saat ini, kata Midi, Kemendagri tidak mengirim lagi surat ke DPRD Provinsi Lampung untuk usulan Pj. Gubernur Lampung. Apabila ada hal ini perlu melalui mekanisme yang sama seperti sebelumnya,” tutupnya

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD Lampung Dorong Pertumbuhan UMKM di Desa 3T
DPRD Tubaba Gelar rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025
DPRD Gelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat 1 Atas 6 Raperda kabupaten Tubaba.
Busroni, SH Dilantik pada Rapat Paripurna Istimewa Pimpinan Definitif DPRD Tubaba.
Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Dedi Wahyudi Siap Bekerja Dengan Hati
DPRD Tubaba Lantik dan Sumpah 35 anggota Terpilih.
Tinjau Persiapan HUT RI di Kota Baru, Ini Kata Hendri Atmajaya
Bertemu Budi Arie Setiadi, RMD Dorong Digitalisasi Pembangunan Lampung
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 8 Desember 2024 - 19:40 WIB

Wakil Ketua DPRD Lampung Dorong Pertumbuhan UMKM di Desa 3T

Kamis, 21 November 2024 - 23:24 WIB

DPRD Tubaba Gelar rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025

Kamis, 21 November 2024 - 23:19 WIB

DPRD Gelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat 1 Atas 6 Raperda kabupaten Tubaba.

Kamis, 17 Oktober 2024 - 11:09 WIB

Busroni, SH Dilantik pada Rapat Paripurna Istimewa Pimpinan Definitif DPRD Tubaba.

Rabu, 21 Agustus 2024 - 06:56 WIB

Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Dedi Wahyudi Siap Bekerja Dengan Hati

Berita Terbaru