BANDARLAMPUNG(SB)-Adanya batasan kepada para akademisi dalam memberikan pendapat, Mantan anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2014-2019, Abdullah Padri Aulia angkat bicara.
“Menurut saya para pengamat dari unila selama ini hanya mengkritik yang bersifat membangun dan meluruskan masalah secara normatif yg didasarkan pada keilmuan yg dimiliki, sesuai dengan tupoksinya sebagaimana yg diatur dalam permenristek no6 tahun 2015 tentang statuta Unila,” kata Aab sapaan akrab Abdullah Padri Aulia, Selasa (10/3/2020).
Lanjutnya, kritis yang dilakukan oleh pihak akademisi sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah agar dalam melakukan pembangunan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
“Sebagai alumni saya ingin unila memang harus kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta wajib hukumnya untuk mengingatkan agar para pejabat yang justru membuat kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Dirinya berharap kepada para universitas di Lampung agar tidak lekukan intervensi kepada para akademisi dalam menyampaikan pendapatnya.
“Para akademisi sebaiknya jangan di intervensi oleh kekuatan politik luar kampus atau buat statemen berdasarkan pesanan penguasa “by order” ini bisa berbahaya, karena rakyat masih sangat berharap kepada para akademisi untuk melihat secara objektif terhadap semua persoalan bangsa ini, tetapi kalau para akademisi sudah tidak objektif lagi karena adanya pesanan, maka kedepan rakyat akan berharap kepada siapa lagi untuk mendapatkan pandangan objektif itu, terutama berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan,” pungkasnya. (Tim)
