LAMPUNG(SB) – Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Lampung, Dewi Purbasari, S.H., mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan transparan dalam mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Serangan yang terjadi baru-baru ini dinilai tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat di Indonesia.
Dewi Purbasari menegaskan bahwa aksi kekerasan tersebut telah menciptakan iklim ketakutan, khususnya bagi para aktivis dan pembela hak asasi manusia (HAM) yang selama ini konsisten menyuarakan isu-isu keadilan.
“Kami mendesak negara untuk hadir secara nyata. Kasus ini harus diusut tuntas dan transparan. Jangan sampai teror terhadap pembela HAM ini kembali menjadi cerita lama yang berakhir tanpa kejelasan hukum, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang hingga kini masih mandek,” ujar Dewi dalam keterangannya, Sabtu(14/03/2026).
Pihaknya menilai pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti pada eksekutor lapangan. Negara, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, harus mampu membongkar seluruh jaringan yang terlibat, termasuk aktor intelektual di balik peristiwa biadab tersebut.
Oleh karena itu, POSBAKUMADIN Lampung mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah konkret sebagai berikut:
1. Transparansi Proses Hukum: Membuka secara terang benderang perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus kepada publik, sebagai wujud komitmen negara dalam menegakkan hukum dan HAM.
2. Pengungkapan Aktor Intelektual: Menangkap dan mengadili tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual yang merancang aksi teror tersebut.
3. Jaminan Perlindungan bagi Korban dan Aktivis: Memberikan perlindungan maksimal terhadap Andrie Yunus dan keluarganya, serta menjamin keselamatan seluruh pembela HAM di Indonesia yang saat ini berada dalam situasi rawan intimidasi dan kekerasan.
4. Pemulihan Korsecara Menyeluruh: Memastikan korban mendapatkan hak atas pemulihan, meliputi jaminan perawatan medis terbaik, rehabilitasi psikologis, serta kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita.
“POSBAKUMADIN Lampung akan terus mengawal kasus ini. Kami tidak akan membiarkan proses hukum berjalan ala kadarnya. Kami akan memastikan keadilan ditegakkan secara objektif dan transparan demi melindungi para pembela HAM yang memperjuangkan kebenaran,” tegas Dewi. (Re)
