Bandar Lampung, — Dalam kegiatan reses di Kecamatan Way Tuban, Kecamatan Balambangan Umpu dan Kecamatan Gunung Labuhan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, menyampaikan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat masih berkutat pada persoalan infrastruktur jalan.
Masalah infrastruktur ini bukan hanya terkait jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tetapi juga mencakup jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan pusat. Masyarakat meminta agar semua lini pemerintahan bersinergi memperbaiki kondisi jalan yang rusak.
Selain itu, harga komoditas pertanian yang fluktuatif juga menjadi keluhan utama. Banyak petani merasa bingung apakah mereka harus terus meningkatkan produksi, atau justru menahan panen sambil menunggu harga yang menguntungkan. Dalam hal ini, masyarakat berharap pemerintah hadir untuk menjamin stabilitas harga, sehingga hasil kebun yang mereka upayakan dapat memberikan kepastian ekonomi.
Yozi juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, ada sebagian masyarakat—terutama ibu-ibu—yang menyampaikan bahwa program tersebut tidak terlalu mereka butuhkan. Mereka merasa sudah bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan gizi anak-anak mereka. Yang lebih dibutuhkan justru adalah akses terhadap pendidikan yang berkualitas.
Persoalan pupuk subsidi juga menjadi keluhan tersendiri. Petani mengaku sulit mendapatkan pupuk subsidi, dan sekalipun tersedia, harganya tidak terjangkau. Bahkan, pernah terjadi kasus di mana pupuk subsidi yang diterima justru diduga merupakan pupuk oplosan, sehingga tidak memberikan hasil maksimal.
Adapun untuk kerusakan jalan nasional, Yozi menegaskan bahwa salah satu penyebab utama adalah aktivitas kendaraan over dimensi dan over load (ODOL), yang mengangkut material seperti batubara, semen, dan hasil hutan secara berlebihan. Hal ini menyebabkan jalan lintas cepat rusak.
Namun, Yozi tetap optimis. Menurutnya, pada tahun 2025, anggaran pemerintah provinsi sudah mulai stabil, dan diharapkan dapat ditingkatkan lagi, khususnya untuk bidang infrastruktur. Ia menyebut bahwa secara umum, arah pembangunan saat ini sudah selaras dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), meskipun ada beberapa detail yang masih perlu disesuaikan dan diperkuat.
