anggota DPRD Provinsi Lampung kembali menggelar kegiatan reses atau serap aspirasi tahun anggaran 2025 di daerah pemilihan nya masing – masing.
Agenda rutin tiga bulanan ini digelar untuk mengetahui persoalan yang terjadi di masyarakat sebagai tugas wakil rakyat untuk memperjuangkan nya melalui lembaga DPRD.
Mustika Bahrum salah satunya yang menggelar kegiatan di desa Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Jumat 21 Februari 2025 yang menjadi titik pertama kegiatan reses.
Diketahui, reses di gelar sebanyak 12 titik yang menyebar di seluruh daerah pemilihan.Kegiatan ini sendiri di hadiri kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar yang akan menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada wakil nya yang duduk di DPRD Provinsi Lampung.
Jamaludin selaku kepala desa mengucapkan terimakasih kepada wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung yang telah menyambangi desanya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.
“Saya mengucapakan terimakasih kepada bapak Mustika Bahrum yang telah menggelar kegiatan reses di desa ini, semoga nantinya aspirasi yang muncul dari masyarakat dapat di kawal dan di perjuangkan” ujarnya.
“Saya juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung Mustika Bahrum yang merupakan tokoh politik asli putra Daerah agar dapat menjadi pemimpin di bumi Andan Jejama kedepan nya ” tambahnya.
Dalam sambutanya, anggota Komisi I dari Fraksi Golkar ini mengatakan siap memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat meski kondisi pemerintah saat ini sedang gencar melakukan efisiensi anggaran.
“Seluruh aspirasi yang masuk akan saya catat dan saya perjuangkan untuk masyarakat, meski pemerintah saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran” ujar Mustika.
Mustika juga mengatakan, bahwa dirinya berhasil meyakinkan Dinas BMBK untuk melakukan perbaikan ruas jalan kedondong dengan anggaran Rp. 5,1 Miliar meski APBD 2025 telah disahkan oleh anggota DPRD sebelumnya.
“Beberapa waktu lalu, saya mengajak beberapa kepala desa untuk silaturahmi ke dinas BMBK untuk meminta perbaikan ruas jalan kedondong, dan Alhamdulillah terealisasi meski APBD 2025 telah di ketok palu ” yakin nya.
Sementara, salah satu warga menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur mulai dari irigasi pertanian, pengerasan jalan lingkungan, pembangunan rumah tidak layak huni, jembatan penyebrangan orang dan pengerasan jalan usaha tani. Selain itu, perlu adanya bendungan untuk mendukung aktivitas pertanian di desa Tanjung Kerta.Hal tersebut sudah dibahas melalui Musrenbang di tingkat desa dan tidak bisa di cover dengan dana desa.
” Beberapa usulan di atas sudah dibahas melalui Musrenbang dan kemungkinan tidak bisa tercover dengan adanya dana desa, maka kami selaku masyarakat berharap adanya dukungan dana dari pemerintah Provinsi Lampung” ujarnya.(*).
