BANDARLAMPUNG – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, menyampaikan kritik tajam terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan transparansi anggaran.
Dalam sebuah diskusi, ia menyoroti pentingnya pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran, terutama di daerah seperti Provinsi Lampung.
“Lampung memiliki jumlah jurnalis terbanyak di Indonesia, namun indeks kebebasan persnya justru berada di peringkat kedua terburuk secara nasional. Ini menunjukkan bahwa meski kuantitasnya tinggi, kualitasnya masih sangat rendah,” ujar Haris.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengawasan anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah di setiap dinas.
Menurutnya, jumlah jurnalis yang ada belum cukup untuk memastikan transparansi, terlebih jika masyarakat belum memiliki kapasitas untuk ikut mengawasi.
Haris menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak hanya tentang keberhasilan penyelenggaraan pemilu, melainkan harus menitikberatkan pada partisipasi masyarakat.
Ia membandingkan dengan sistem di negara-negara seperti Australia dan Inggris, di mana perubahan kepemimpinan dapat berjalan cepat tanpa menurunkan indeks demokrasi karena tingginya partisipasi warga.
“Kunci keberhasilan demokrasi adalah partisipasi masyarakat yang tinggi,” tegas Haris.
Dalam kritiknya, Haris juga menyoroti pendekatan pembangunan kesejahteraan yang dinilai kurang melibatkan masyarakat secara aktif.
Ia menyebutkan pentingnya peran undang-undang jaminan sosial dan kesehatan dalam mendukung hak asasi manusia.
Namun, ia mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa kebebasan.
“Menurut Prof. Amartya Sen, seorang ekonom terkemuka, kesejahteraan dan kebebasan saling terkait. Tanpa kebebasan, kesejahteraan hanya akan menjadi ilusi, seperti sekadar pembagian beras atau minyak goreng,” ujarnya.
Haris juga mengangkat contoh negara-negara seperti Swedia, Finlandia, dan Islandia, yang meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi moderat sekitar dua persen, tetap mampu menjamin kesejahteraan masyarakat berkat tingginya partisipasi publik.
“Dalam demokrasi, pidato, spanduk, dan regulasi saja tidak cukup. Dibutuhkan praktik nyata. Jika masyarakat masih terjebak dalam kemiskinan dan kebodohan, maka komunikasi yang setara tidak akan pernah tercipta,” katanya.
Haris menegaskan pentingnya pendekatan multi-sektor yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat dalam membangun demokrasi yang kokoh. “Demokrasi sejati hanya akan tercipta jika fokus utama adalah keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat,” tutupnya.
