Tetap PSBB dan Darurat Sipil, Prodewa Nilai Pemerintah Tidak Melindungi Keselamatan dan Kesejahteran Rakyat

- Jurnalis

Selasa, 31 Maret 2020 - 08:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAJAKRTA(SB)- Presiden Jokowi dalam rapat terbatas nya bersama jajaran kabinet telah menetapkan untuk menangani Covid-19 akan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan diikuti dengan darurat sipil. Kebijakan ini dapat beragam respon dari masyarakat.

Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch, Muhammad Fauzan Irvan menilai bahwa pemerintah tidak mengerti makna keselamatan rakyat, hanya memikirkan keselamatan ekonomi dan kekuasaannya.

“Presiden terlihat gugup melawan covid-19, kebijakan ini mencirikan bahwa Presiden tidak mengerti makna keselamatan rakyat, tetapi hanya memikirkan keselamatan ekonomi dan kekuasaanya saja,” kata Fauzan.

“Perpu Nomor 23 tahun 1959 yang dijadikan landasan ini membuat pemerintah tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi memiliki kewenangan yang lebih besar, pemerintah melepas tanggung jawab dari tugas utamanya,” lanjut Fauzan.

Baca Juga :  Basarnas Fokus Sisir Pulau Lancang dan Pulau Laki

Fauzan menilai pemberlakuan darurat sipil merupakan bentuk cuci tangan pemerintah dari kewajiban melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya menduga pemberlakuan darurat sipil ini merupakan bentuk cuci tangan pemerintah dari kewajiban melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Fauzan.

Fauzan menyampaikan bahwa Prodewa menolak dengan tegas kebijakan PSBB dan darurat sipil, karena bukan solusi atasi covid-19.

“Tentu Kami menolak kebijakan tersebut, karena bukan solusi atasi covid-19. Karantina wilayah adalah opsi yang harus di ambil oleh pemerintah. Karena dasarnya virus itu tidak bergerak, dia digerakan oleh manusia. Jika manusia berhenti bergerak maka virus itu akan berhenti lalu mati” Sahut Fauzan dengan tegas.

Baca Juga :  Dalam Mengambil Keputusan Pemerintah Harus Bijaksana

Karantina wilayah atau lockdown sudah di terapkan di berbagai negara, termasuk negara tetangga malaysia yang korban meninggal dunianya lebih sedikit dari indonesia.

“Saya semakin heran, apa yang buat pemerintah berat melakukan karantina wilayah, ini korban semakin bertambah. Negara tetangga seperti Malaysia yang korban meninggal dunianya lebih sedikit berani putuskan lockdown, di negeri ini malah cari cara agar tidak lockdown,” pungkasnya.

Berita Terkait

Holding Perkebunan Nusantara DukungKeberlanjutan, PTPN IV Regional III Remajakan949,6 Hektare Sawit Renta
Bea Cukai Sumbagbar Bengkulu Lampung Musnahkan Ribuan Liter Miras Ilegal
Hari Kedua AI Xperience Summit 2025, Booth INEMI Jadi Magnet Dunia Teknologi
Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN IV PalmCo Dorong Ketahanan Pangan Lewat Pola Tumpangsari Sawit–Padi
INEMI Debut di Ajang AI Xperience Summit 2025, Teknologi AI dari Lampung Curi Perhatian Dunia
INEMI: Gerakan Teknologi dari Lampung untuk Menjawab Tantangan Konten Media Sosial yang Tidak Berfaedah
Holding Perkebunan Nusantara Melalui PTPN IV PalmCo Regional V Raih Empat Penghargaan pada Sabang Merah Award 2025
KPBN Perluas Akses Pasar Kopi Lewat Tender Perdana Pasar Lelang Komoditas
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 8 November 2025 - 09:20 WIB

Holding Perkebunan Nusantara DukungKeberlanjutan, PTPN IV Regional III Remajakan949,6 Hektare Sawit Renta

Kamis, 30 Oktober 2025 - 10:53 WIB

Hari Kedua AI Xperience Summit 2025, Booth INEMI Jadi Magnet Dunia Teknologi

Kamis, 30 Oktober 2025 - 09:17 WIB

Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN IV PalmCo Dorong Ketahanan Pangan Lewat Pola Tumpangsari Sawit–Padi

Selasa, 28 Oktober 2025 - 14:36 WIB

INEMI Debut di Ajang AI Xperience Summit 2025, Teknologi AI dari Lampung Curi Perhatian Dunia

Selasa, 28 Oktober 2025 - 07:38 WIB

INEMI: Gerakan Teknologi dari Lampung untuk Menjawab Tantangan Konten Media Sosial yang Tidak Berfaedah

Berita Terbaru