Tetap PSBB dan Darurat Sipil, Prodewa Nilai Pemerintah Tidak Melindungi Keselamatan dan Kesejahteran Rakyat

- Jurnalis

Selasa, 31 Maret 2020 - 08:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAJAKRTA(SB)- Presiden Jokowi dalam rapat terbatas nya bersama jajaran kabinet telah menetapkan untuk menangani Covid-19 akan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan diikuti dengan darurat sipil. Kebijakan ini dapat beragam respon dari masyarakat.

Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch, Muhammad Fauzan Irvan menilai bahwa pemerintah tidak mengerti makna keselamatan rakyat, hanya memikirkan keselamatan ekonomi dan kekuasaannya.

“Presiden terlihat gugup melawan covid-19, kebijakan ini mencirikan bahwa Presiden tidak mengerti makna keselamatan rakyat, tetapi hanya memikirkan keselamatan ekonomi dan kekuasaanya saja,” kata Fauzan.

“Perpu Nomor 23 tahun 1959 yang dijadikan landasan ini membuat pemerintah tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi memiliki kewenangan yang lebih besar, pemerintah melepas tanggung jawab dari tugas utamanya,” lanjut Fauzan.

Fauzan menilai pemberlakuan darurat sipil merupakan bentuk cuci tangan pemerintah dari kewajiban melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya menduga pemberlakuan darurat sipil ini merupakan bentuk cuci tangan pemerintah dari kewajiban melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Fauzan.

Fauzan menyampaikan bahwa Prodewa menolak dengan tegas kebijakan PSBB dan darurat sipil, karena bukan solusi atasi covid-19.

“Tentu Kami menolak kebijakan tersebut, karena bukan solusi atasi covid-19. Karantina wilayah adalah opsi yang harus di ambil oleh pemerintah. Karena dasarnya virus itu tidak bergerak, dia digerakan oleh manusia. Jika manusia berhenti bergerak maka virus itu akan berhenti lalu mati” Sahut Fauzan dengan tegas.

Karantina wilayah atau lockdown sudah di terapkan di berbagai negara, termasuk negara tetangga malaysia yang korban meninggal dunianya lebih sedikit dari indonesia.

“Saya semakin heran, apa yang buat pemerintah berat melakukan karantina wilayah, ini korban semakin bertambah. Negara tetangga seperti Malaysia yang korban meninggal dunianya lebih sedikit berani putuskan lockdown, di negeri ini malah cari cara agar tidak lockdown,” pungkasnya.

Berita Terkait

Holding Perkebunan Nusantara DukungPercepatan Pembangunan 600 HuntaraPascabanjir di Aceh Tamiang
Holding Perkebunan Nusantara Siapkan Lahan Huntara di Sumut dan Aceh, Relokasi Warga Banjir Dipacu
Holding Perkebunan Nusantara Selenggarakan Ibadah Natal 2025 dengan Semangat Pelayanan Sepenuh Hati
Gerak Cepat Holding Perkebunan Nusantara, PTPN IV Regional III Bantu Korban Bencana di Tiga Provinsi
Diikuti Ratusan Peserta, HIPPAPI Sukses Gelar Kontes Ayam Pelung Nasional MDC 2025 di Sumedang
ISPO untuk Enam Unit Kerja PTPN IV Regional V, Bukti Transformasi Berkelanjutan Holding Perkebunan Nusantara
Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Peran Putra-Putri Riau dalam Transformasi PTPN IV Regional III
Insiden Kaligedang Rugikan Ribuan Buruh dan Rusak Citra Bondowoso Republik Kopi

Berita Terkait

Sabtu, 3 Januari 2026 - 09:43 WIB

Holding Perkebunan Nusantara DukungPercepatan Pembangunan 600 HuntaraPascabanjir di Aceh Tamiang

Senin, 29 Desember 2025 - 18:56 WIB

Holding Perkebunan Nusantara Siapkan Lahan Huntara di Sumut dan Aceh, Relokasi Warga Banjir Dipacu

Selasa, 23 Desember 2025 - 14:22 WIB

Holding Perkebunan Nusantara Selenggarakan Ibadah Natal 2025 dengan Semangat Pelayanan Sepenuh Hati

Selasa, 23 Desember 2025 - 14:18 WIB

Gerak Cepat Holding Perkebunan Nusantara, PTPN IV Regional III Bantu Korban Bencana di Tiga Provinsi

Minggu, 21 Desember 2025 - 15:31 WIB

Diikuti Ratusan Peserta, HIPPAPI Sukses Gelar Kontes Ayam Pelung Nasional MDC 2025 di Sumedang

Berita Terbaru