Tetap PSBB dan Darurat Sipil, Prodewa Nilai Pemerintah Tidak Melindungi Keselamatan dan Kesejahteran Rakyat

- Jurnalis

Selasa, 31 Maret 2020 - 08:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAJAKRTA(SB)- Presiden Jokowi dalam rapat terbatas nya bersama jajaran kabinet telah menetapkan untuk menangani Covid-19 akan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan diikuti dengan darurat sipil. Kebijakan ini dapat beragam respon dari masyarakat.

Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch, Muhammad Fauzan Irvan menilai bahwa pemerintah tidak mengerti makna keselamatan rakyat, hanya memikirkan keselamatan ekonomi dan kekuasaannya.

“Presiden terlihat gugup melawan covid-19, kebijakan ini mencirikan bahwa Presiden tidak mengerti makna keselamatan rakyat, tetapi hanya memikirkan keselamatan ekonomi dan kekuasaanya saja,” kata Fauzan.

“Perpu Nomor 23 tahun 1959 yang dijadikan landasan ini membuat pemerintah tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi memiliki kewenangan yang lebih besar, pemerintah melepas tanggung jawab dari tugas utamanya,” lanjut Fauzan.

Fauzan menilai pemberlakuan darurat sipil merupakan bentuk cuci tangan pemerintah dari kewajiban melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya menduga pemberlakuan darurat sipil ini merupakan bentuk cuci tangan pemerintah dari kewajiban melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Fauzan.

Fauzan menyampaikan bahwa Prodewa menolak dengan tegas kebijakan PSBB dan darurat sipil, karena bukan solusi atasi covid-19.

“Tentu Kami menolak kebijakan tersebut, karena bukan solusi atasi covid-19. Karantina wilayah adalah opsi yang harus di ambil oleh pemerintah. Karena dasarnya virus itu tidak bergerak, dia digerakan oleh manusia. Jika manusia berhenti bergerak maka virus itu akan berhenti lalu mati” Sahut Fauzan dengan tegas.

Karantina wilayah atau lockdown sudah di terapkan di berbagai negara, termasuk negara tetangga malaysia yang korban meninggal dunianya lebih sedikit dari indonesia.

“Saya semakin heran, apa yang buat pemerintah berat melakukan karantina wilayah, ini korban semakin bertambah. Negara tetangga seperti Malaysia yang korban meninggal dunianya lebih sedikit berani putuskan lockdown, di negeri ini malah cari cara agar tidak lockdown,” pungkasnya.

Berita Terkait

Mentan Soroti Harga Minyak Goreng, Holding Perkebunan Nusantara Jaga Pasokan dan Harga MinyaKita Selama Ramadhan
PTPN IV Perkuat Tata Kelola, Bangun Budaya Pengendalian Internal Laporan Keuangan
Melalui PalmCo, Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Literasi Sawit Berkelanjutan bagi Mahasiswa IPB
Siruaya Utamawan Terima Piagam Penghargaan Satyalencana Dharma Sanus Dari Bpjs Kesehatan
Akibat Belum Higenis Dapur MBG Menggala Tengah sebabkan Siswa keracunan
Pemerintah Perkuat Swasembada Protein, Holding Perkebunan Nusantara Dukung Hilirisasi Ayam Terintegrasi Melalui Penyediaan Aset Lahan
PTPN IV Regional VII Perkuat Kompetensi SDM Melalui Pelatihan Sertifikasi Drone untuk Mendukung Operasional Perkebunan Modern
PTPN IV Palmco, Subholding Perkebunan Nusantara Apresiasi 32 Pemanen Terbaik melalui Program Journey Of Excellence Bersama Keluarga

Berita Terkait

Minggu, 15 Maret 2026 - 11:53 WIB

Mentan Soroti Harga Minyak Goreng, Holding Perkebunan Nusantara Jaga Pasokan dan Harga MinyaKita Selama Ramadhan

Minggu, 15 Maret 2026 - 11:48 WIB

PTPN IV Perkuat Tata Kelola, Bangun Budaya Pengendalian Internal Laporan Keuangan

Selasa, 10 Maret 2026 - 21:44 WIB

Melalui PalmCo, Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Literasi Sawit Berkelanjutan bagi Mahasiswa IPB

Selasa, 3 Maret 2026 - 12:54 WIB

Siruaya Utamawan Terima Piagam Penghargaan Satyalencana Dharma Sanus Dari Bpjs Kesehatan

Kamis, 26 Februari 2026 - 07:41 WIB

Akibat Belum Higenis Dapur MBG Menggala Tengah sebabkan Siswa keracunan

Berita Terbaru