Tetap PSBB dan Darurat Sipil, Prodewa Nilai Pemerintah Tidak Melindungi Keselamatan dan Kesejahteran Rakyat

- Jurnalis

Selasa, 31 Maret 2020 - 08:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAJAKRTA(SB)- Presiden Jokowi dalam rapat terbatas nya bersama jajaran kabinet telah menetapkan untuk menangani Covid-19 akan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan diikuti dengan darurat sipil. Kebijakan ini dapat beragam respon dari masyarakat.

Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch, Muhammad Fauzan Irvan menilai bahwa pemerintah tidak mengerti makna keselamatan rakyat, hanya memikirkan keselamatan ekonomi dan kekuasaannya.

“Presiden terlihat gugup melawan covid-19, kebijakan ini mencirikan bahwa Presiden tidak mengerti makna keselamatan rakyat, tetapi hanya memikirkan keselamatan ekonomi dan kekuasaanya saja,” kata Fauzan.

“Perpu Nomor 23 tahun 1959 yang dijadikan landasan ini membuat pemerintah tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi memiliki kewenangan yang lebih besar, pemerintah melepas tanggung jawab dari tugas utamanya,” lanjut Fauzan.

Fauzan menilai pemberlakuan darurat sipil merupakan bentuk cuci tangan pemerintah dari kewajiban melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya menduga pemberlakuan darurat sipil ini merupakan bentuk cuci tangan pemerintah dari kewajiban melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Fauzan.

Fauzan menyampaikan bahwa Prodewa menolak dengan tegas kebijakan PSBB dan darurat sipil, karena bukan solusi atasi covid-19.

“Tentu Kami menolak kebijakan tersebut, karena bukan solusi atasi covid-19. Karantina wilayah adalah opsi yang harus di ambil oleh pemerintah. Karena dasarnya virus itu tidak bergerak, dia digerakan oleh manusia. Jika manusia berhenti bergerak maka virus itu akan berhenti lalu mati” Sahut Fauzan dengan tegas.

Karantina wilayah atau lockdown sudah di terapkan di berbagai negara, termasuk negara tetangga malaysia yang korban meninggal dunianya lebih sedikit dari indonesia.

“Saya semakin heran, apa yang buat pemerintah berat melakukan karantina wilayah, ini korban semakin bertambah. Negara tetangga seperti Malaysia yang korban meninggal dunianya lebih sedikit berani putuskan lockdown, di negeri ini malah cari cara agar tidak lockdown,” pungkasnya.

Berita Terkait

Di Bawah Holding Perkebunan Nusantara, PTPN IV Regional III Catat Kinerja Operasional Positif
Awal 2026, Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN IV PalmCo Salurkan Rp5,5 Miliar untuk Program Sosial Lingkungan di Tiga Pulau
Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Kepedulian Sosial, PTPN IV Regional III Salurkan Zakat ke Masyarakat
Pagar Pukesmas tiuh Tohou Roboh akibat Kurangnya Perhatian pemerintah
Holding Perkebunan Nusantara Dorong Penguatan Pengamanan TBS melalui Sistem Sawit Guard PTPN IV Regional V
Mentan Soroti Harga Minyak Goreng, Holding Perkebunan Nusantara Jaga Pasokan dan Harga MinyaKita Selama Ramadhan
PTPN IV Perkuat Tata Kelola, Bangun Budaya Pengendalian Internal Laporan Keuangan
Melalui PalmCo, Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Literasi Sawit Berkelanjutan bagi Mahasiswa IPB

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 19:42 WIB

Di Bawah Holding Perkebunan Nusantara, PTPN IV Regional III Catat Kinerja Operasional Positif

Rabu, 15 April 2026 - 19:40 WIB

Awal 2026, Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN IV PalmCo Salurkan Rp5,5 Miliar untuk Program Sosial Lingkungan di Tiga Pulau

Rabu, 8 April 2026 - 20:19 WIB

Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Kepedulian Sosial, PTPN IV Regional III Salurkan Zakat ke Masyarakat

Rabu, 1 April 2026 - 10:42 WIB

Pagar Pukesmas tiuh Tohou Roboh akibat Kurangnya Perhatian pemerintah

Jumat, 27 Maret 2026 - 11:01 WIB

Holding Perkebunan Nusantara Dorong Penguatan Pengamanan TBS melalui Sistem Sawit Guard PTPN IV Regional V

Berita Terbaru