PESAWARAN(SB) – Tidak terima istrinya dikonfirmasi Wartawan, Diduga seorang suami Kepala Sekolah SMPN 2 Pesawaran mengancam melalui pesan WhatsApp dan dengan gaya preman mengajak berantem salah seorang wartawan Media online.
Deni salah satu wartawan media online dan juga Anggota Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Pesawaran menceritakan dirinya terkejut saat mendapat pesan WhatsApp yang diduga milik SL suami kepala sekolah SMPN 2 Pesawaran, Kamis(25/03/2021).
“Saya kaget tiba-tiba menerima SMS dengan nada mengancam”, ungkap Deni menceritakan kepada awak media Saungberita.com
Deni pun menceritakan isi SMS yang dia terima.”Den kita berantem yuk, Besok aku tunggu di pasar”, ungkap Deni menceritakan isi Pesan WhatsApp tersebut
Deni karena tidak tahu kenapa sampai diajak berantem deni pun bertanya kepada SL.
“Apa maksudnya pak? Kok WA kayak gitu, apa ada salah tah saya sama bapak”, tulis Deni.
Dan lanjutan percakapan melalui pesan WhatsApp seperti ini.
SL: “Ada kabar dari teman media lain”
Deni: Kabar apa?
SL: Katanya SMP mau ott media
Deni: Kata sapa saya tidak merasa ngomong kayak gitu
SL: Besok aja kita ketemu
Deni: Oke pak
Karana khawatir Deni pun menceritakan kejadian yang dialaminya Kepada Ketua KWRI Pesawaran.
Mengetahui hal tersebut, Ketua KWRI Pesawaran sangat menyayangkan, Jamauddin menjelaskan bahwa bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka sipelaku tersebut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah.
Hal tersebut diuangkapkan Jamauddin dalam menanggapi dugaan ancaman melalui Pesan WhatsApp yang juga diduga milik suami Kepala Sekolah SMPN 2 Pesawaran
“Dalam ketentuan pidana pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi ini ketentuan pidana yang diatur dlm undang-undang pers,” ucap Jamauddin saat diwawancarai di kantor KWRI Pesawaran, Sabtu(27/03/2021).
Lebih lanjut, Jamauddin juga menjelaskan bahwa, “Dalam pasal 4 undang-undang pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi,” tegasnya. (Red)
