BANDARLAMPUNG,SB – Muhammad Ridho Ficardo Gubernur Lampung periode 2014-2019 merasa belum pernah melakukan tandatangan Surat Keterangan Penilaian (SKP) kinerja Pj Sekda Lampung Fahrizal Darminto saat menjabat staf ahli gubernur di era kepemimpinannya.
“Kalau nitip pernah. Cuma saya bilang kalau nitip enggak lah. Emang apaan? Lagi mahasiswa bimbingan sama dosen aja kalau dia nitip sama temennya, kan ngamuk dosennya,” kata M. Ridho Ficardo saat dihubungi, Kamis (29/8/2019) sore.
Menurut Ridho, dirinya bukan tidak mau menandatangani SKP Fahrizal Darminto, namun waktu itu yang menemuinya di Bandara hanya Theresia saat menjabat staf ahli gubernur.
“Jadi punya dia (SKP) yang saya tandatangani. Yang dititipkan tidak saya tandatangani. Masak sekedar silaturahmi tidak bisa lagi. Kalau ngadep baik-baik enggak ada masalah. Yang lain aja buktinya saya tandatangan, tapi kalau dititipkan enggak lah,” tuturnya.
Perkara SKP yang telah diserahkan Fahrizal Darminto ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sebagai salah satu syarat mutlak dalam lelang ulang Sekdaprov Lampung, M. Ridho Ficardo mengungkapkan dalam SKP terdapat beberapa tandatangan, dan terakhir dirinya. “Karena saat itu gubernur yang menilai kinerja mereka. Staf ahli itu butuh tandatangan lebih banyak dibanding kepala dinas dan lain-lain,” tukasnya.
Diketahui, hasil konfirmasi media ke ketua panitia administrasi lelang jabatan Sekdaprov Lampung, Koharudin, Kamis (29/8/2019), diungkapkan jika Fahrizal sudah melengkapi persyaratan administrasi termasuk SKP. “Tadi sudah diserahkan kelengkapan administrasi Pak Fahrizal termasuk SKP,” jelasnya.
Disinggung yang menandatangani hasil prestasi kerja Fahrizal, Koharudin enggan berkomentar dan berdalih tidak dalam kapasitas mengomentari hal itu. “Bukan kapasitas saya mengomentari itu, saya kan hanya menerima berkas,” singkatnya.
Menyikapi perkara ini DPRD Provinsi Lampung meminta Tim Seleksi (Timsel) lelang ulang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Sekdaprov Lampung, lebih selektif dalam melakukan pemeriksaan berkas calon.
Anggota Komisi I DPRD Lampung, Apriliati mengatakan calon harus taat aturan dan tertib dalam melengkapi berkas yang menjadi syarat mutlak dalam lelang jabatan. “Semua calon mempunyai hak yang sama, sepanjang memiliki persyaratan sesuai dengan yang ditentukan oleh tim seleksi,” kata dia.
Politisi PDIP itu menegaskan, jika gubernur sebelumnya belum menandatangani SKP namun Fahrizal tetap melampirkan berkas tersebut ke BKD, ia mengaku khawatir ada dugaan perbuatan melawan hukum.
“Wah, kalau dia (Fahrizal, red) melampirkan berkas tersebut sedangkan yang bertandatangan tidak merasa perlu didalami, karena itu bisa masuk dalam ranah hukum,” imbuhnya.
Karena itu, ia mengimbau kepada Timsel agar berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan berkas. “Timsel harus mengedepankan kehati-hatian, objektif dan berjalan dikoridor dalam melaksanakan tahapan sesuai dengan mekanisme,” tutunya.
Jika dalam pemeriksaan berkas ada salah satu yang diragukan, maka Timsel berhak memanggil pihak ketiga. “Kalau ada yang diragukan, Timsel berhak memanggil pihak ketiga untuk melakukan klarifikasi,” jelasnya.
Sementara Pj Sekdaprov Fahrizal saat dikonfirmasi melalui sambungan nomor telepon genggamnya tidak menjawab, pesan WhatsApp yang dikirim berisi konfirmasi terkait keaslian SKP yang telah diserahkannya pada Timsel, hingga berita ini dimuat tidak dibalas. (*)
