BANDARLAMPUNG,SB – Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung, Zulfikar, mengklarifikasi soal keberadaan tim ahli atau tenaga ahli.
Menurutnya tenaga ahli ini telah dibubarkan karena dianggap memboroskan anggaran pemerintah.
Namun, dia mengakui soal keberadaan 10 anggota tim hukum di bawah naungan pemprov dengan berbekal surat keputusan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
“Hanya saja terdapat perbedaan yang signifikan soal penganggaran. Bahwa tim hukum ini keberadaan dan jasanya tidak diakomidir dalam mata anggaran apapun pada APBD Perubahan 2019,” kata Zulfikar, Selasa (10/9).
Meski tak mendapat insentif rutin, sambung dia, bukan berarti mereka tak menerima apapun dari negara atas segala jasa-jasanya.
Pada sisi lain, Kepala Badan Litbang Lampung, Prihantono G Zain, mengisyaratkan peran dan fungsi tim hukum dengan tenaga ahli nyaris sama.
Hanya saja proses pembentukannya tidak melalui mekanisme seperti sebelumnya, yaitu atas pengajuan Balitbangda.
“Tetapi, tim hukum ini langsung diusulkan oleh gubernur,” tukas Prihantono.
Dengan kerangka kerja yaitu memberi masukan atau pandangan hukum dan persoalan-persoalan lain kepada kepala daerah.
Diktahui, 10 anggota tim hukum yang dimaksud adalah Bambang Hartono, Budiono, Rudi, Abi Hasan Muan, Ansori, Ahmad Saleh, Satria Prayoga, Yusdianto, Rifandi Ritonga, dan Zainudin Hasan.
