LSM LAI Akan Melaporkan Mantan PJ Kades Penengahan Atas Dugaan Korupsi Dana Desa Tahun 2019

- Jurnalis

Minggu, 23 Februari 2020 - 13:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PESAWARAN(SB) – Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Kabupaten Pesawaran akan segera layangkan surat ke BPKP Lampung terkait dugaan korupsi Dana Desa tahun anggaran 2019 di Desa Penegahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Sutrisno, Koordinator lapangan LAI yang mengatakan bahwa pembagunan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Desa Penegahan tahap ketiga yang di kelola oleh PJ Kepala Desa Penegahan diduga sudah menyalahi aturan.

“Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembagunan desa dan di ubah di Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuagan dana desa itu sudah jelas pembuatan RPJM Des dan RKP Des (Rencana Kerja Pemerintah Desa) itu berdasarkan Musdes (Musyawarah Desa) sedang RPJM Des (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka 6 tahun dan RKP Des untuk jangka satu tahun , kenapa pembangun di Desa Penehahan tidak sesuai dengan RKP Des, tentunya itu jadi tanda tanya kami” terang Sutrisno.

Baca Juga :  Musa Ahmad : Mirza Sosok yang Religius

Lanjut Sutrisno, Dirinya akan melaporkan Ke BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) atas dugaan perubahan RKP Desa tahun 2019 tanpa Musdes yang terkesan ada Indikasi Korupsi

“kami akan segera melaporkan ke BPKP terkait adanya dugaan perubahan RKP desa tahun 2019 di Desa Penegahan tanpa adanya musdes yang terkesan adanya indikadi korupsi dan kami akan segera melaporkan PJ Kepala Desa Penegahan ke BPKP untuk segera megaudit dana desa tahun 2019”, Tegas surisno kordinator LAi.

Baca Juga :  OPD Tubaba Tanda tangani Rencana Kerja bersama Kejari.

Dalam hal ini kami konfirmasi dengan wakil ketua BPD desa penegahan, Muhrodi yang sangat menyangkan hal tersebut

“Kami sangat menyayangkan hal tersebut kenapa PJ Kepala Desa Penegahan berani merubah RKP desa tanpa adanya musyawarah desa dan tentunya kalau memang hal tersebut ada dugaan indikasi korupsi itu harus di tindak tegas, dan kami selaku BPD siap dipanggil apa bila itu di perlukan oleh penegak hukum” tegas Muhrodi. (Tim/SB)

Berita Terkait

Pasca Pilkada, Tokoh Adat Pesawaran Serukan Dukungan Penuh untuk Pemimpin Terpilih
Ratusan Insan Pers Gelar Aksi Damai di kantor Bupati Tuba Tuntut Kadis Kominfo diCopot
FMPB Minta Kepastian Hukum Kasus Penyebaran Konten Fitnah
Rama Diansyah Bantah Tuduhan Penganiayaan,  Sebut Keterangan Zahrial Tidak Berdasar
DPW HIPPAPI Lampung Gelar Pelatihan Penjurian Ayam Pelung, Tingkatkan Kompetensi Juri dan Peternak
Khutbah Jum’at di Masjid Nurul Shalih Binong Tegaskan Rasulullah adalah Suri Teladan Terbaik dalam Segala Aspek Kehidupan
Jawab Tantangan Pembelajaran Abad 21, MIN 1 Pesawaran Adopsi Platform Alef
Jumat Barokah MTsN 2 Pesawaran: Sinergi Orang Tua dan Sekolah Kuatkan Pendidikan Karakter Siswa
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 September 2025 - 11:50 WIB

Pasca Pilkada, Tokoh Adat Pesawaran Serukan Dukungan Penuh untuk Pemimpin Terpilih

Senin, 15 September 2025 - 20:14 WIB

Ratusan Insan Pers Gelar Aksi Damai di kantor Bupati Tuba Tuntut Kadis Kominfo diCopot

Senin, 15 September 2025 - 18:10 WIB

FMPB Minta Kepastian Hukum Kasus Penyebaran Konten Fitnah

Sabtu, 13 September 2025 - 17:08 WIB

DPW HIPPAPI Lampung Gelar Pelatihan Penjurian Ayam Pelung, Tingkatkan Kompetensi Juri dan Peternak

Jumat, 12 September 2025 - 17:37 WIB

Khutbah Jum’at di Masjid Nurul Shalih Binong Tegaskan Rasulullah adalah Suri Teladan Terbaik dalam Segala Aspek Kehidupan

Berita Terbaru

Daerah

FMPB Minta Kepastian Hukum Kasus Penyebaran Konten Fitnah

Senin, 15 Sep 2025 - 18:10 WIB

Hukum Dan Kriminal

Kasus KDRT Lampura, Korban Mengadu ke Propam

Minggu, 14 Sep 2025 - 22:32 WIB