PESAWARAN(SB) – Keluhan dari peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Pesawaran mengenai keterbatasan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I (klinik) mencuat. Dua warga dari Kecamatan Kedondong dan Gedong Tataan mengaku mengalami penolakan layanan dengan alasan ketiadaan tempat tidur, meski terlihat ada ruangan yang kosong.
Insiden pertama dialami oleh seorang warga yang mengidentifikasi diri sebagai BI. Ia mengungkapkan kekecewaannya saat menemani saudaranya berobat ke sebuah klinik di Gedong Tataan pada Jumat (19/09/2025). “Saudara saya ditolak dengan alasan kamar sudah penuh. Setelah saya cek langsung, ternyata masih ada beberapa kamar kosong,” ujar BI, Selasa (23/09/2025).
Menurut penuturannya, pihak klinik beralasan bahwa kamar kosong tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pesawaran untuk dioperasikan. “Mereka menyatakan, jika kamar itu dipaksakan digunakan, biaya pelayanan untuk pasien di dalamnya tidak akan dibayar oleh BPJS. Pihak klinik bahkan menunjukkan surat permohonan penambahan tempat tidur yang telah diajukan sejak awal tahun dan sudah melalui proses kredensialing, namun hingga kini belum juga disetujui oleh BPJS,” sambung BI.
BI menyayangkan lambatnya respons BPJS dalam mengakomodasi pengajuan tersebut. “Ini kan untuk kepentingan masyarakat. Seharusnya BPJS mendukung jika ada klinik yang ingin memperluas pelayanan, bukan justru dipersulit dengan birokrasi,” tandasnya.
Keluhan serupa disampaikan oleh warga lain, RM. Keluarganya mengalami penolakan yang sama di klinik tersebut pada hari Minggu. “Keluarga saya akhirnya terpaksa dibawa pulang, padahal membutuhkan penanganan. Awalnya kami kira kliniknya yang bermasalah, ternyata masalahnya ada di persetujuan dari BPJS,” urainya. RM berharap BPJS Pesawaran lebih mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat ketimbang berbelit dalam birokrasi.
Menanggapi hal ini, Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Gedong Tataan, Chaidir Nuh, menyatakan sikapnya. “Saya mewakili kekecewaan masyarakat yang tidak terlayani secara optimal. Persoalannya bukan hanya penolakan, tetapi juga menyangkut kesigapan faskes, seperti dokter yang tidak standby, sulitnya perujukan, dan aturan zonasi yang dirasa mempersulit,” ungkap Chaidir.
Ia mempertanyakan koordinasi dan pengawasan dari BPJS Kesehatan Cabang Pesawaran. “Selalu bermasalah. Kami harap kondisi ini segera dibenahi. Jangan sampai masyarakat luas nanti yang mengevaluasi kinerja BPJS Pesawaran,” tegasnya. Chaidir menegaskan, ormasnya akan terus mengawal program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, termasuk BPJS.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pesawaran, Mella Prihati, belum dapat dimintai konfirmasi. Namun, melalui perantara, ia memberikan janji pertemuan untuk keesokan hari guna memberikan penjelasan terkait berbagai keluhan yang dilayangkan masyarakat. (*)
