Kejari Tubaba Gelar Penyuluhan Hukum tentang Peran Serta Aparatur Tiyuh.

- Jurnalis

Jumat, 12 Juli 2024 - 12:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tulang Bawang Barat (SB) – Bersama Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat (Tubaba) melakukan penyuluhan hukum tentang peran serta aparatur tiyuh (desa) dalam penyelesaian beberapa kasus (masalah) dilingkup masyarakat yang ada di tiyuh pada Kamis, 11/07/2024.

Kegiatan yang dipusatkan di aula balai tiyuh Daya Asri, kecamatan Tumijajar, kabupaten setempat selain dihadiri pihak kejaksaan negeri Tubaba yang dihadiri oleh puluhan aparatur tiyuh, juga turut dihadiri pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh (DPMT) yang dihadiri kabid PMD Ashari mewakili kadis DPMT Sopian Nur, kepala tiyuh Daya Asri Alif, kepala tiyuh Margo Mulyo Fajaria Kurniawan, serta kepala tiyuh Murni Jaya Sarjoni.

Waktu bersamaan pihak kejaksaan melalui tim lainnya melakukan penyuluhan hukum di tiyuh Margo Dadi, tiyuh Sumber Rejo, dan tiyuh Gunung Menanti, kecamatan Tumijajar, yang dipusatkan di aula balai tiyuh Margo Dadi.

Sebelumnya bertepatan pada hari yang sama pihak kejaksaan juga melakukan penyuluhan hukum bagi aparatur di tiyuh Candra Mukti, Candra Kencana, dan tiyuh Candra Jaya, kecamatan Tulang Bawang Tengah yang dipusatkan di aula balai tiyuh Candra Kencana.

Hadir sebagai narasumber dari pihak kejaksaan yang melakukan penyuluhan hukum di aula tiyuh Daya Asri yaitu kasubag pembinaan Asrofi, jaksa fungsional Muhammad Akbar yang merupakan jaksa fungsional. Kasubsi penyidikan tindak pidana khusus Dimas Pratama Sidarta, jaksa fungsional lainya Hafiza Zahra Halim, serta calon jaksa Yunisa Dina Putri.

Baca Juga :  Kuatkan Internal Organisasi, HIPMI Pesawaran Gelar Orientasi Pengurus dan Forum Bisnis di Pulau Pahawang

Dalam penyampaiannya pihak kejaksaan negeri Tubaba kasusbsi pembinaan Asrofi  menyampaikan tentang pasal dan larangan tindak pidana korupsi. Serta permasalahan ditengah masyarakat yang marak terjadi yaitu perjudian online (judol), pinjaman online (pinjol), dan adanya kebijakan hukum yang dapat diselaikan secara Restorative Justice (RJ) dengan mempertimbangkan berbagain hal untuk tidak dilanjutkan proses hukumnya sampai ketahapan penuntutan dan vonis pengadilan.

“Banyak hal yang kita bahas bila berbicara hukum. Banyak sekali permasalahan yang terjadi ditengah- tengah masyarakat yang dapat diselaikan secara Restorative Justice (RJ). Selain itu perlunya edukasi bersama dan saling mengingatkan tentang larangan perjudian online (judol), pinjaman online (pinjol) yang dapat memberi kesempatan bagi oknum pelaku untuk tidak melindungi keamanan data privasi konsumen sehingga dapat menjadi korban penyalahgunaan data privasi “jelasnya Asrofi.

Dilanjutkan dengan kegiatan sesi tayanjawab dari Nara sumber bersama para peserta. Tentang peasalahan judi online dan Restorative Justice (RJ) juga dalam acara tersebut menjadi pembahasan yang cukup menarik dibahas. Dijelaskan pula tentang larangan dan pasalnya oleh jaksa fungsional Safira Zahra Halim tentang kasus judi online yang sedang marak saat ini.

Baca Juga :  KNPI Pesawaran Gelar Rapat Persiapan Rapimda & Musda II

“Jelas sekali larangan dan pasalnya bagi pelaku judi online (judol) yaitu dikenakan pasal 27 ayat 2 UU I tahun 2024 tentang perubahan kedua atau UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan dengan atau mentransmisikan membuat dapat mengakses informasi tentang perjudian”

Kemudian perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restorative terpenuhinya beberapa syarat yaitu :

1. Tersangka baru satu kali melakukan tindak pidana,

2. Tindak pidana diancam dengan denda atau tidak lebih dari anacaman penjara 5 (lima) tahun,

3. Tindakpidana yang bernilai kerugian korban tidak lebih dari nominal Rp 2.500.000,-

4. Telah adanya pemulihan kembali seperti semula barang atau sesuatu yang telah menimbulkan adanya kerugian bagi korban,

5. Telah adanya kesepakatan bersama damai korban dengan tersangka serta

6. Masyarakat merespon positif.

Bila unsur atau kriteria dari salah satu tidak dapat terpenuhi maka penyelesaian secara Restorative Justice (RJ) tidak dapat dilakukan artinya harus naik ketahapan penuntutan hingga vonis pengadilan “pungkasnya Syafira

Berita Terkait

Pengprov POBSI Tidak Akui Musyawarah POBSI Kota Bandar Lampun
Resmi Dilantik, IPHI & Majelis Taklim Perempuan Kedondong Siap Berkarya dan Berinovasi
DPRD Tubaba Sepakati RPJMD 2025 – 2029
Kominfo Pesawaran dan FMPB Minta Masyarakat Tunggu Foto Resmi Bupati Dan Wakil Bupati
Peringati HUT Ke-12 Kabupaten Pesisir Barat, Pemkab Pesibar Adakan Lomba Pakai Sarung Gantung & Tungkus
DPRD Tubaba Terima Rancangan RPJMD 2025–2029 dari Pemkab Tubaba
DPRD Pesawaran Usulkan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil PSU 2025
Anggota MPR-RI Mukhlis Basri Lakukan Sosialisasi Empat Pilar Bersama Mahasiswa
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 11:13 WIB

Pengprov POBSI Tidak Akui Musyawarah POBSI Kota Bandar Lampun

Kamis, 10 Juli 2025 - 19:32 WIB

Resmi Dilantik, IPHI & Majelis Taklim Perempuan Kedondong Siap Berkarya dan Berinovasi

Kamis, 10 Juli 2025 - 12:38 WIB

DPRD Tubaba Sepakati RPJMD 2025 – 2029

Kamis, 10 Juli 2025 - 11:40 WIB

Kominfo Pesawaran dan FMPB Minta Masyarakat Tunggu Foto Resmi Bupati Dan Wakil Bupati

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:53 WIB

DPRD Tubaba Terima Rancangan RPJMD 2025–2029 dari Pemkab Tubaba

Berita Terbaru

Berita

DPRD Tubaba Sepakati RPJMD 2025 – 2029

Kamis, 10 Jul 2025 - 12:38 WIB