Komisi V DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi yang mengalokasikan lebih dari Rp100 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan di SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai tahun ajaran 2025/2026.
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program tersebut. Salah satunya dengan meminta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMA/SMK/SLB untuk transparan dalam penyusunan rencana anggaran hingga laporan pertanggungjawaban.
“Komisi V akan panggil MKKS untuk mempertanyakan penggunaan dana, karena pasti banyak dipakai untuk belanja jasa. Kami ingin semuanya jelas,” ujar Deni, Rabu (20/8/2025).
Politisi Demokrat itu juga mengingatkan sekolah agar tidak melakukan pungutan kepada wali murid. Menurutnya, seluruh biaya sudah dijamin Pemprov Lampung.
“Ini bentuk keseriusan Pemprov Lampung dan akan berlaku mulai tahun ajaran baru. Tidak boleh ada pungutan lagi,” tegasnya.
Deni menjelaskan, besaran bantuan yang diterima tiap sekolah bervariasi. Untuk SMA/SMK/SLB Negeri di kabupaten maksimal Rp2,5 juta per siswa per tahun, sedangkan di kota maksimal Rp3,5 juta per siswa per tahun.
Kebijakan ini di luar Dana BOS senilai Rp476 miliar yang tetap diarahkan untuk meringankan beban orang tua sekaligus meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan di Lampung.
Sebagai informasi, sejak Juli lalu Gubernur Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan penghapusan uang komite. Anggarannya dialokasikan dalam APBD 2026, di mana sekolah akan menerima langsung bantuan sebagai pengganti sumbangan komite. Laporan penggunaan dana tersebut akan dibawahi MKKS dan diawasi langsung DPRD Lampung.
