Bandar Lampung — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Miswan Rody, menilai kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Provinsi Lampung pada Senin, 14 Juli 2025, tidak tepat sasaran. Hal ini lantaran kunjungan tersebut tidak menyertakan peninjauan ke pabrik-pabrik besar yang menjadi inti persoalan dalam polemik harga singkong.
Miswan, yang juga merupakan anggota Fraksi NasDem sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, menyayangkan absennya agenda ke sejumlah perusahaan pengolahan singkong skala besar, termasuk PT Bumi Waras (BW).
“Ini aneh. Kita bicara soal tata kelola niaga singkong, tapi perusahaan besar justru tidak dikunjungi. Padahal, mereka yang paling menentukan harga dan serapan hasil petani,” tegas Miswan, Rabu (15/07/2025).
Politisi NasDem itu menilai bahwa langkah pemerintah pusat dan DPR RI berisiko meleset dari akar persoalan jika tidak menyentuh langsung titik-titik strategis industri pengolahan singkong.
“Seharusnya, jangan hanya mendengar keluh kesah petani yang lingkupnya kecil. Tapi juga harus tahu bagaimana industri besar beroperasi. Dengan begitu, produk kebijakan yang dihasilkan dapat diterima semua pihak,” sambungnya.
Miswan menegaskan bahwa merosotnya harga singkong di Lampung selama ini tak lepas dari dominasi perusahaan besar.
“Saya bertemu langsung dengan warga dan petani singkong di sekitar BW. Mereka menyayangkan langkah Pemerintah dan Baleg yang tidak menyentuh akar persoalan,” pungkasnya.
