BANDARLAMPUNG – Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), meminta Pemerintah Daerah (pemda) hadir dalam menyelesaikan persoalan harga gabah yang saat ini melambung tinggi, serta keluar dari Lampung. Karena, jika hal itu tidak segera ditindaklanjuti, akan menyebabkan inflasi.
Ketua Perpadi Lampung, Midi Iswanto mengatakan penyerapan gabah petani pada musim panen raya Maret-April ini dikeluhkan oleh semua anggota Perpadi. Pasalnya, harga gabah tinggi dan ada gabah yang keluar Lampung.
“Situasi kondisi perberasan sedang mengalami persoalan, khususnya yang ada di Lampung Selatan. Teman – teman dan pelaku penggilingan pabriknya pada macet, karena gabah banyak keluar Lampung. Karena ada yang membeli dengan harga lebih tinggi,” kata Midi Iswanto. Diruang kerjanya, Jumat (19/05/2023)
Oleh sebab itu, Anggota DPRD Lampung itu melanjutkan. Perpadi meminta agar setiap pemerintah daerah ikut mengawasi penyerapan gabah dari petani ini. Terlebih, memang ada Perda nomor 7 tahun 2017, yang menyatakan bahwa padi atau gabah tidak boleh keluar dari Lampung.
“Sebenarnya, Lampung ini mampu bisa ekspor beras. Tapi, keluar Lampung dalam bentuk gabah atau padi. Nanti, berdampak pada gudang Bulog kosong. makanya harus ada win-win solution,” ucap Midi.
Ditempat yang sama, Penasehat Perpadi Lampung Selatan, Hipni mengatakan harga gabah melambung tinggi ini dirasakan sudah 2 musim. Karena, ada perusahaan dari pulau Jawa masuk ke Lampung Selatan dan mengambil semua padi itu dari petani turun ke sawah secara langsung. Dan untuk di Kabupaten Mesuji, keluarnya ke OKU.
“Maka, kami selalu pelaku usaha meminta agar Perda nomor 7 Tahun 2017 itu harus ditegakkan. Disitu jelas, berdasarkan Perda itu bahwa gabah tidak boleh keluar dari Lampung. Kecuali dalam bentuk beras,” kata Hipni
Saat ini, Hipni melanjutkan. Harga gabah di Lampung Selatan rata-rata sudah di angka 6,1- 6,4 ribu per-kg. Dengan kondisi begini dampaknya bisa ke yang lain yakni inflasi.
“Makanya, harus ada keseimbangan antara harga gabah dengan harga beras. Beli harga 6 ribuan kemudian menjual dalam bentuk beras di angka 10 ribuan. Ini kan gak seimbang,” kata dia.
Selain itu juga, akibat melonjaknya harga gabah tersebut, para anggota Perpadi pada macet dan tidak bisa beroperasi. Karena, mereka meminjam uang di Bank untuk tambahan modal.
“Rata-rata ini memakai Perbankan untuk pinjam duit bahkan ke bos katul. Nah bos katul juga macet sekarang ini. Maka pemerintah diminta hadir, dengan adanya perda nomor 7 tahun 2017,” ucapnya.
