Gedungmeneng (SB) — Warga Kampung Bakungudik, Kecamatan Gedungmeneng, Kabupaten Tulangbawang, memprotes pematokan lahan yang terjadi di wilayah mereka dan meminta penjelasan resmi dari pemerintah terkait status tanah yang diklaim masuk dalam wilayah milik negara.
Kepala Kampung Bakungudik, Santori, mengatakan kondisi di lapangan memicu kegelisahan warga karena tanah yang selama ini ditempati ikut dipasang patok dan plang. Ia meminta masyarakat menahan diri sambil menunggu kejelasan dari pihak yang berwenang, khususnya Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara.
Menurut Santori, kampung tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan disebut berdiri sejak abad ke-13 dan berkembang pada abad ke-15. Oleh karena itu, warga menafsirkan alasan wilayah organisasi mereka ikut masuk dalam pematokan lahan.
Ia berharap pemerintah, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Kementerian Pertahanan, segera memberikan kepastian hukum agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Warga juga meminta penyelesaian yang adil, mengingat lokasi kampung yang berbatasan dengan lahan perusahaan gula yang HGU-nya telah dicabut oleh pemerintah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Januari 2026 mencabut HGU lahan seluas 85.244,925 hektare milik enam anak perusahaan Sugar Group Companies di Lampung.
Pencabutan dilakukan setelah lahan tersebut dinyatakan berada di atas aset negara milik Kementerian Pertahanan yang dikelola TNI Angkatan Udara, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang mencatat adanya HGU seluas lebih dari 85 ribu hektar di atas aset negara. Lahan tersebut berada di kawasan Lanud TNI Pangeran M. Bun Yamin yang dikelola TNI AU. (*)
