Pelaksanaan Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2026 di Lampung mendapat pengawalan dari legislatif. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, hadir langsung dalam upacara gelar pasukan di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (13/2/2026).
Operasi yang diinisiasi jajaran Polisi Militer TNI tersebut difokuskan pada penegakan disiplin, ketertiban, dan kepatuhan hukum bagi prajurit TNI, Polri, serta unsur terkait di wilayah Lampung.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Pangdam memimpin apel yang melibatkan pasukan gabungan Polisi Militer TNI AD, AL, dan AU, serta unsur Provost dan Propam Kepolisian Daerah Lampung. Penyematan tanda operasi, pembacaan tekad, serta pemeriksaan pasukan menjadi penanda dimulainya Operasi Gaktib dan Yustisi 2026.
Reza menilai penguatan disiplin aparat merupakan fondasi utama dalam menjaga wibawa institusi dan stabilitas daerah.
“Penegakan hukum harus dimulai dari internal aparat. Jika disiplin dan profesionalitas terjaga, maka kepercayaan publik juga akan meningkat,” tegasnya.
Pada hari yang sama, Komisi I DPRD Lampung juga mengikuti rapat bersama jajaran Kodam terkait laporan penegakan hukum di wilayah komando serta evaluasi pelaksanaan operasi yustisi oleh Polisi Militer.
Menurut Reza, forum tersebut menjadi langkah konkret pengawasan dan koordinasi antara DPRD dan aparat keamanan agar setiap operasi berjalan sesuai aturan dan tetap menjunjung prinsip keadilan.
Upacara turut dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, pejabat TNI-Polri, serta pimpinan instansi vertikal lainnya.(*)
