BANDARLAMPUNG – Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/4951/VI.04/2025, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melantik 5 Pejabat Administrator dan 55 Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan berlangsung di Balai Keratun lt.3, Kantor Gubernur Lampung, Senin (08/09/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan pentingnya kecepatan beradaptasi bagi pejabat baru. Ia meminta agar tugas pokok dan fungsi dipahami segera tanpa menunggu lama.
“Tidak ada seremonial, tidak ada ritme yang lambat. Bapak-ibu dituntut cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap kebutuhan organisasi, dan hadir sebagai solusi,” ucap Wagub.
Selain kecepatan, Wagub Jihan juga menekankan loyalitas dan tanggung jawab. Ia menegaskan loyalitas tidak hanya untuk atasan, melainkan pada nilai integritas dan kebenaran, serta pada kepentingan daerah. “Loyalitas bukan hanya kepada pimpinan semata, tetapi juga kepada Provinsi Lampung yang kita cintai,” ujarnya.
Wagub Jihan menggambarkan pejabat yang ideal bukan sekadar duduk di balik meja. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mau turun ke lapangan, mendengar aspirasi, dan bekerja dengan hati. Ia bahkan mengibaratkan pejabat seperti matahari pagi yang membawa terang, semangat, dan perubahan.
Pelantikan ini, menurut Wagub Jihan, dilaksanakan di tengah dinamika politik dan sosial yang cukup memanas. Oleh karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan memiliki kemampuan adaptif dan empati yang tinggi terhadap kondisi masyarakat.
“Empati harus ditanamkan di hati, karena masyarakat saat ini sedang berada dalam situasi penuh dinamika,” ucapnya.
Wagub percaya, dengan keuletan, loyalitas, dan empati, para pejabat yang baru dilantik dapat membantu Pemerintah Provinsi Lampung mewujudkan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Visi ini menjadi arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
Pelantikan pejabat administrator dan pengawas merupakan bagian dari upaya memperkuat birokrasi yang berintegritas. Pemerintah Provinsi Lampung menilai pengisian jabatan ini penting untuk memperlancar pelayanan publik serta memastikan program strategis berjalan sesuai target.
Pelantikan tersebut juga menandai komitmen pemerintah daerah untuk menempatkan sumber daya aparatur sesuai kompetensi. Hal ini diharapkan mampu mempercepat implementasi program prioritas, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, hingga pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
