Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Deni Ribowo mengungkapkan keprihatinan atas lemahnya fungsi pengawasan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menggali potensi Pendapatan Daerah.
Deni mengatakan, bahwa potensi pendapatan daerah dapat ditingkatkan dari beberapa sektor yang ada di sai bumi Ruwai Jurai.
“Di tengah efisiensi anggaran, kita justru melihat banyak peluang yang belum dimaksimalkan. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait, dan memang bagian pengawasan di Disnaker ini sangat lemah karena keterbatasan sumber daya,” kata Deni kepada media ini, Rabu (13/8/2025) kemarin.
Bahkan, kata DRB sapaan akrabnya, Ia mengusulkan agar Disnaker berkolaborasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pengairan untuk memperkuat pengawasan lintas sektor.
“Fokusnya mencakup kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, penggunaan izin sumur air bersih dan air permukaan, serta pengoperasian alat berat,” ucapannya
Sehingga, sambung Politisi Demokrat Lampung ini, Berdasarkan informasi yang ia terima, ada lebih dari 25 ribu perusahaan di Provinsi Lampung yang di yakini dapat menambah pendapatan.
“Jika semua diverifikasi, izin dan pajaknya bisa terpantau dengan baik. DLH bisa mengawasi izin air permukaan, Dinas Pengairan memastikan ukuran meteran, dan Dispenda mengoptimalkan pajak. Perusahaan besar yang menggunakan alat berat juga perlu diawasi secara ketat,” jelasnya.
Selain itu, langkah ini, Ia menilai, kolaborasi empat OPD tersebut harus segera dilakukan agar pada 2026 mendatang, Lampung tidak kehilangan potensi pendapatan daerah.
“Potensi yang ada di Disnaker ini besar sekali, tapi kalau pengawasan tetap lemah dan sumber daya terbatas, kita akan rugi. Dengan kolaborasi ini, pendapatan daerah bisa meningkat,” tandasnya.
