Bandar Lampung – Kasus pesta narkoba yang menyeret lima pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung terus menuai sorotan. Skandal ini bukan hanya soal hukum, tapi juga merembet pada nama baik dua tokoh besar yang pernah menakhodai HIPMI Lampung: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar.
Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) tercatat pernah menjabat Ketua HIPMI Lampung periode 2008–2011. Sementara Ahmad Giri Akbar menakhodai HIPMI Lampung periode 2021–2024 sebelum dipercaya memimpin DPRD Provinsi Lampung. Dua nama ini adalah bukti bahwa HIPMI pernah melahirkan kader-kader berprestasi yang kini berada di pucuk kepemimpinan daerah.
Namun kini, reputasi itu ternodai. Publik mempertanyakan, bagaimana mungkin organisasi yang pernah menjadi kawah candradimuka bagi pemimpin muda, justru terseret dalam kasus pesta narkoba?
“Ini jelas mencoreng wajah HIPMI, sekaligus menodai nama baik para senior dan mantan ketua, termasuk Gubernur dan Ketua DPRD. Publik bisa salah menilai seolah-olah warisan organisasi ini hanya melahirkan kader-kader yang dekat dengan narkoba,” ujar Chandrawansyah.
Kasus ini pun dianggap sebagai preseden buruk. HIPMI, yang semestinya menjadi ruang pengusaha muda membangun jejaring bisnis dan kontribusi sosial, kini berhadapan dengan stigma negatif. Padahal, di era kepemimpinan sebelumnya, HIPMI identik dengan semangat enterpreneurship dan regenerasi kepemimpinan.
Selain dari pada itu, HIPMI juga acapkali melahirkan politikus-politikus handal dan mempunyai modal dalam pendanaan politik. Akan tetapi ini malah merusak citra ketika mereka bergabung ke partai tertentu, apalagi sampai nanti mencalonkan atau dicalonkan dalam Pemilu.
Masyarakat harus selektif dalam memilih wakil mereka di parlemen nanti, harus diingat-ingat nama yang pernah bermasalah dengan hukum, agar tidak terjadi gaduh seperti baru-baru ini.
Lebih jauh, publik juga menyoroti dugaan tebang pilih penegakan hukum. Lima pengurus HIPMI yang digerebek saat pesta narkoba di hotel berbintang bisa bebas tanpa sidang, sementara kasus kecil kerap divonis berat. “Keadilan seolah berhenti di meja lobi, bukan di ruang pengadilan,” kritiknya.
“Kalau HIPMI sekarang identik dengan skandal narkoba, lalu bagaimana dengan wajah pemuda dan pengusaha Lampung ke depan? Nama baik para senior jelas ikut terbawa. Ini yang mestinya jadi perhatian serius,” pungkasnya. (*)