Kegiatan serap aspirasi atau yang lebih dikenal dengan reses tahun anggaran 2025 kembali di gelar oleh Mustika Bahrum anggota DPRD Provinsi Lampung di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Sabtu 22 Februari 2025 yang merupakan titik kedua dari 12 titik sesuai dengan aturan.
Kegiatan yang digelar di balai desa ini di hadiri langsung oleh kepala desa Tempel Rejo Heru Mulyawan, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Hendra Gunawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat sekitar.
Dalam sambutan nya, kepala desa Tempel Rejo, Heru Mulyawan menyambut baik kegiatan yang digelar Mustika Bahrum selaku wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung di desanya.
” Ini sebagai bentuk nyata perhatian wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung yang merupakan putra asli daerah way lima, kedondong dan way Khilau duduk sebagai wakil rakyat di tingkat Provinsi” ujarnya.
Sementara, dalam sambutanya Mustika Bahrum menyampaikan bahwa kegiatan reses ini merupakan kegiatan rutin tiga bulanan wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai kado untuk di perjuangkan melalui lembaga legislatif.
“Kegiatan ini untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, segala bentuk persoalan dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan segala bentuk persoalan yang ada di masyarakat” ujarnya.
Sebagai bentuk kerja setelah resmi dilantik menjadi wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung politisi Golkar ini berhasil membawa anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan ruas Kota Dalom – Way Harong.
” Beberapa waktu lalu, saya bersama beberapa kepala desa bersilaturahmi ke kadis BMBK untuk meminta anggaran perbaikan infrastruktur jalan, dan Alhamdulillah meski APBD 2025 telah di ketok palu” tambahnya.
Hendra yang merupakan anggota DPRD kabupaten pesawaran meminta kepada Mustika Bahrum untuk memperjuangkan melalui E – Pokir dan bantuan – bantuan untuk bibit pertanian seperti bibit coklat.
“Masyarakat Tempel Rejo mayoritas penduduk merupakan petani coklat yang mungkin membutuhkan bantuan bibit coklat dari pemerintah Provinsi Lampung” ujarnya.
Sementara, Surongko selaku aparatur desa mengeluhkan belum terbayarkan nya SILTAP dari pemerintah yang merupakan hak aparatur desa.
“Saya sebagai kepala kantor desa dan aparatur desa banyak menerima keluhan terkait belum dibayarkan nya SILTAP dari pemerintah” ujarnya.(*).
