JAKARTA– Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti praktik perjalanan dinas yang dinilai kurang efisien, terutama dalam pelaksanaan program-program pemerintahan. Hal ini disampaikan oleh Tito dalam dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024). Dimana ia mencontohkan program penanganan stunting dengan anggaran Rp10 miliar sebagai ilustrasi.
Menurut Tito, anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan administratif seperti rapat dan studi banding dibandingkan dengan bantuan langsung kepada masyarakat. “Ada program stunting dengan anggaran Rp10 miliar. Rapat koordinasi dan studi banding menyedot Rp6 miliar, makanan untuk ibu hamil dan anak di bawah dua tahun Rp2 miliar, dan Rp2 miliar lainnya untuk rapat evaluasi. Jadi, hanya Rp2 miliar yang benar-benar masuk ke perut,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pembagian anggaran semacam ini perlu dievaluasi agar manfaat program lebih dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Tito mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus pada efisiensi penggunaan anggaran, terutama untuk program-program prioritas seperti penanganan stunting.
Stunting sendiri merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, Tito berharap alokasi anggaran ke depannya dapat lebih proporsional dan efektif dalam mendukung tujuan program. (*)
