JAKARTA(SB)- Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan Indonesia telah terjangkit wabah COVID-19 (Virus Corona) dengan ditandai oleh dua orang di Indonesia sebagai pasien pertama. Sampai saat ini, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Data terakhir yang diperbarui pada tanggal 16 Maret 2020, tercatat sudah 134 orang yang positif terinfeksi virus Corona. Dari 134 orang yang terinfeksi, 9 orang dinyatakan sembuh dan 5 orang dinyatakan meninggal.
Peningkatan dan persebaran virus ini di Indonesia cukup tajam dan cepat. Namun, respon pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 terlihat belum serius.
Saat pertama kali virus Corona muncul di China dan menyebar ke negara-negara lain, pemerintah Indonesia cenderung tidak menganggap virus ini sebagai ancaman yang serius bagi Indonesia. Hal tersebut diperlihatkan melalui pernyataan para pejabat publik yang terkesan meremehkan virus ini, tidak adanya upaya pencegahan masuknya COVID-19 ke dalam wilayah Indonesia, pembuatan kebijakan kesehatan publik dan penanganan kasus yang lambat, serta ketertutupan informasi kepada publik. Alih-alih untuk tidak menimbulkan kepanikan internal justru mengakibatkan makin besarnya kekhawatiran, kecemasan, dan dampak meluasnya COVID-19 pada masyarakat Indonesia.
Pemerintah Indonesia seakan tertinggal dan terlihat kebingungan melihat persebaran virus di Indonesia sudah melonjak cukup drastis. Disaat virus ini muncul dan dinyatakan oleh WHO sebagai penyakit pandemi global, negara-negara lain telah mencurahkan perhatian dan mengalokasikan dana yang besar untuk mempersiapkan negaranya masing-masing. Caranya, dengan menerapkan kebijakan larangan masuknya warga negara asing untuk mengurangi persebaran virus, membuka informasi seluas-luasnya kepada publik, memperluas kampanye publik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat pada virus ini, serta menyiapkan sarana dan prasarana rumah sakit dan tenaga medis.
Jumlah korban Covid-19 setiap hari terus meningkat, pemerintah harus segera memberikan alternatif kebijakan yang dapat menekan berkembangya virus ini semakin meluas. Berkaca pada negara-negara lain seperti Tiongkok, Italy, dan Iran yang menjadi korban dengan jumlah yang banyak, mereka memberanikan diri untuk memutuskan status _Lockdown_ skala nasional atau kota tertentu. Dampaknya penyebaran virus bisa di tekan. Karena keselamatan masyarakat lebih utama daripada ekonomi, investasi dan yang lain.
Arahan Presiden Jokowi tentang Social distancing atau pembatasan interaksi sosial masyarakat dan larangan menghadiri tempat-tempat keramaian nampaknya belum optimal, masyarakat tetap beraktifitas, bahkan liburan sekolah 2 pekan dimanfaatkan beberapa masyarakat untuk liburan. Perlu ada kebijakan tegas dari pemerintah melalui lockdown agar penyebaran virus bisa ditekan dan indonesia kembali pulih dari Covid-19.
Oleh karena itu, Progressive Democracy Watch (Prodewa) menyatakan sikap:
Pertama, Mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan keputusan lockdown untuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, agar penyebaran virus bisa ditekan agar tidak meluas dan Indonesia terbebas dari Covid-19
Kedua, Meminta para jurnalis , wartawan dan rekan-rekan media agar memberitakan Informasi Covid-19 secara objektif dan komperehensif.
Ketiga, Meminta kepada masyarakat untuk menahan diri menghadiri tempat-tempat keramaian dan tetap menjaga kesehatan. (*)
