LAMPUNG SELATAN(SB) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Sahlan Syukur, menggelar sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di Desa Krawang Sari, Natar, Lampung Selatan, Sabtu (3/9/2022).
Dalam sambutannya, Sahlan Syukur menjelaskan bahwa pancasila merupakan fondasi berbangsa dan bernegara.
Menurut dia, pancasila yang telah digunakan sejak awal kemerdekaan tersebut merupakan ideologi yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Lampung.
Ia juga menjelaskan, perhelatan IPWK yang mempertemukan antara masyarakat dan dirinya lantaran pancasila itu sendiri.
“Kita dapat berkumpul seperti ini karena bapak dan ibu semua sudah merdeka. Maka dari itu, jika ada kelompok yang ingin memecah belah bangsa kita yang sudah merdeka ini, harus kita cegah dan kita lawan,” ujar Sahlan.
Ia pun menuturkan bahwa pancasila sesuai dengan keadaan serta kultur masyarakat Indonesia yang beragam.
“Pancasila itu diakui oleh dunia, diakui bangsa-bangsa lain. Mereka menganggap pancasila menjadi pemersatu masyarakat yang multi etnis dengan beragam latar belakang,” tuturnya.
Sementara itu, narasumber kegiatan, Nur Prima Qurbani (Disdikbud Lampung), menjelaskan bahwa pancasila diharapkan bukan hanya untuk dihapal, namun untuk diamalkan dalam keseharian masyarakat.
Menurut dia, pengamalan nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan cara ampuh guna membentengi keluarga dari paham radikal.
“Pakai cara-cara yang simpel saja, beribadah sesuai agama masing-masing. Rukun antartetangga, ngobrol di balai desa kalau ada masalah dan seterusnya. Itu kan semua pengamalan dari pancasila. Kalau diterapkan, masyarakat kita enggak bakal ribut-ribut terus,” jelas dia.
Di tempat yang sama, narasumber kedua, Dadin Ahmadin (Pengurus PDI Perjuangan Lampung), menegaskan bahwa ada kelompok yang dengan sengaja membenturkan masyarakat.
“Di daerah Lampung Selatan ini ada temuan Densus 88, kelompok itu sengaja membenturkan masyarakat dengan masyarakat. Kemudian, mereka juga membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Khususnya orang awam tentunya sangat mudah terdoktrin dengan pemahaman radikal. Oleh sebab itu, kegiatan seperti ini terus dilakukan oleh pemerintah guna mengedukasi masyarakat,” pungkasnya.(*)
