Perhimpunan Pemilih Indonesia Lampung Soroti Kekosongan Jabatan Bawaslu Kab/Kota

- Jurnalis

Rabu, 16 Agustus 2023 - 09:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung(SB) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI kembali menunda hasil akhir calon anggota Bawaslu Kabupaten/kota seluruh Indonesia termasuk di Lampung.

 

Akibat penundaan tersebut, terjadi kekosongan jabatan Bawaslu di 15 Kabupaten/Kota, sedangkan akhir masa jabatan (AMJ) seluruh anggota Bawaslu kabupaten/kota di Lampung berakhir pada 14 Agustus 2023.

 

Menanggapi hal itu, Koordinator Umum PPI Provinsi Lampung Karno Ahmad Satarya sangat menyayangkan kebijakan Bawaslu RI, ini tentu akan berdampak terhadap proses pengawasan tahapan yang sedang berjalan. Apalagi tahapan didepan mata adalah penetapan calon sementara (DCS) Anggota legislatif untuk Pemilu 2024. Selain itu tahapan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb), Rabu(16/08/2023).

 

Mantan anggot Bawaslu Lampung 2018-2023 ini mengatakan, meskipun adanya surat edaran Ketua Bawaslu RI nomor 565/KP.05/K1/08/2023 tentang pengambilalihan tugas dan wewenang Bawaslu/Panwaslih kabupaten/kota. Pengambilalihan dititik beratkan kepada anggota Bawaslu Provinsi. Meski demikian tentu saja Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk mengawasi tahapan tingkat Provinsi. Tidak hanya itu, mengingat jumlah komisioner yang hanya 7 (tujuh) orang akan ambil alih 15 kab/kota, tentu ini akan berdampak terhadap kinerja pengawasan.

 

“Kita meminta kepada Bawaslu untuk segera mengumumkan hasil seleksi Bawaslu kabupaten/kota yang memang seyogyanya sesuai jadwal awal, sehingga tidak menjadi problem yang berkepanjangan. Apalagi jika penundaan ini terlalu lama, maka bukan tidak mungkin adanya potensi sengketa pada tahapan pemilu yang saat ini sedang berlangsung, khususnya bakal calon anggota legislatif yang tidak masuk pada DCS. Jangan sampai Bawaslu dinilai tidak profesional karena jadwal pengumuman sampai dua kali diterbitkan dan perekrutan bercitra negatif dinilai oleh masyarakat,” ungkapnya

 

Tentu hal ini akan dihadapkan langsung dengan Bawaslu sesuai tingkatan. Ini harus menjadi urgensi pertimbangan oleh Bawaslu RI. (*)

Berita Terkait

DPD KNPI Pesawaran Resmi Buka Penjaringan Calon Ketua Periode 2026–2029, Agung Muharam Ajak Pemuda Ambil Bagian
Ukir Prestasi Membanggakan, Drumband Surya Bahana Harumkan Nama MTsN 2 Pesawaran di Ajang VMBC 4
Harumkan Nama Madrasah, MTsN 2 Pesawaran Raih Juara Lomba Resensi Buku Tingkat Kabupaten
DPD KNPI Pesawaran Pastikan Musda IV Digelar 25 November 2026, Berikut Tahapannya
Brigif 4 Mar/BS Panen 1.000 Ekor Ikan Bawal Dan Tebar 5.000 Benih Ikan Bawal Bintang Tahap II Tahun 2026
Iman Agus Kartawinata Ucapkan Selamat HUT ke-19 PPWI, Tekankan Pentingnya Profesionalisme Pers
Musda III KAHMI Pesawaran Tetapkan Lima Presidium Periode 2026–2031, Siap Perkuat Kontribusi bagi Daerah
MTsN 2 Pesawaran Gelar PKKM, Optimis Tingkatkan Mutu dan Profesionalitas Pengelolaan Madrasah

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 05:49 WIB

DPD KNPI Pesawaran Resmi Buka Penjaringan Calon Ketua Periode 2026–2029, Agung Muharam Ajak Pemuda Ambil Bagian

Minggu, 15 November 2026 - 09:41 WIB

Ukir Prestasi Membanggakan, Drumband Surya Bahana Harumkan Nama MTsN 2 Pesawaran di Ajang VMBC 4

Jumat, 13 November 2026 - 18:47 WIB

Harumkan Nama Madrasah, MTsN 2 Pesawaran Raih Juara Lomba Resensi Buku Tingkat Kabupaten

Jumat, 13 November 2026 - 10:21 WIB

DPD KNPI Pesawaran Pastikan Musda IV Digelar 25 November 2026, Berikut Tahapannya

Selasa, 10 November 2026 - 21:13 WIB

Brigif 4 Mar/BS Panen 1.000 Ekor Ikan Bawal Dan Tebar 5.000 Benih Ikan Bawal Bintang Tahap II Tahun 2026

Berita Terbaru