Menyikapi gelombang aksi nasional yang dalam sepekan terakhir diwarnai unjuk rasa dan pembakaran sejumlah gedung DPRD di berbagai daerah.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung mengimbau mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat yang akan menggelar aksi di depan kantor DPRD Lampung pada Senin (1/9/2025), mendatang agar menyampaikan aspirasi secara damai.
Ketua MUI Lampung, Prof. Mukri, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara. Namun ia mengingatkan agar aksi dilakukan dengan damai tanpa merusak fasilitas umum maupun memicu kericuhan.
“Kami keluarga besar MUI Lampung turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Affan. Namun kami menegaskan, jangan sampai musibah ini dijadikan alasan untuk tindakan anarkis seperti pembakaran fasilitas umum,” ujarnya, Sabtu (30/8/2025).
Menurut Prof. Mukri, aksi-aksi anarkis yang belakangan mewarnai unjuk rasa di berbagai daerah justru memperburuk keadaan dan menimbulkan kerugian bersama. Ia berharap Lampung bisa menjadi contoh daerah yang menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kalau gedung DPRD dibakar, kantor pemerintah dihancurkan, siapa yang rugi? Kita semua sebagai rakyat. Karena itu MUI berharap aksi nanti bisa berlangsung damai, tidak ada yang terprovokasi,” tegasnya.
Prof Mukri menambahkan, unjuk rasa besar yang akan berlangsung di Lampung seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat suara rakyat, bukan ajang adu kekerasan. “Mari kita buktikan bahwa masyarakat Lampung bisa menyuarakan aspirasi dengan cara yang bermartabat. Jangan sampai ada pihak yang menunggangi, lalu mengubah gerakan rakyat menjadi kericuhan yang hanya merugikan kita semua,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyampaikan harapannya agar aksi yang akan digelar Senin mendatang berlangsung damai dan tertib. Ia menekankan bahwa masyarakat Lampung memiliki tradisi budi luhur yang menjunjung tinggi persaudaraan dan kedamaian.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga marwah Lampung sebagai daerah yang santun dan berbudaya. Mari kita bahwa Lampung bisa menyampaikan kritik dan aspirasi dengan cara-cara yang bermartabat, tanpa kekerasan dan tanpa merusak,” kata Giri.
Ia juga berharap masyarakat Lampung dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyampaikan aspirasi dengan tertib dan bermartabat.
“Suara rakyat akan lebih kuat terdengar bila disampaikan dengan damai. Sikap seperti itu bukan hanya mencerminkan kedewasaan demokrasi,” tutupnya.
