Sejumlah keluhan masyarakat terkait kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung mendorong DPRD untuk menekankan pentingnya standarisasi dan tata kelola dapur penyelenggara program tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut penguatan sistem di tingkat dapur menjadi kunci agar program berjalan sesuai tujuan, khususnya dalam memastikan pemenuhan standar gizi anak sebagai penerima manfaat.
Ia menegaskan, setiap dapur MBG wajib memiliki struktur pengelolaan yang jelas, termasuk tenaga gizi, kepala dapur, serta penanggung jawab Satuan Pelayanan Gizi. Keberadaan unsur tersebut dinilai penting untuk memastikan menu yang disajikan telah memenuhi ketentuan sebelum didistribusikan.
“Pengawasan internal harus berjalan. Tenaga gizi punya peran penting memastikan menu sesuai standar yang ditetapkan,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, standarisasi tidak hanya berkaitan dengan komposisi menu, tetapi juga proses pengolahan, kebersihan, hingga distribusi makanan. Hal ini untuk menjamin kualitas dan keamanan konsumsi bagi anak-anak.
Mikdar juga meminta tim pengawas yang dibentuk pemerintah untuk lebih aktif melakukan pemantauan di lapangan, termasuk melalui inspeksi mendadak secara berkala.
“Tujuannya agar dapur-dapur benar-benar mengikuti standar. Pengawasan yang konsisten akan meningkatkan disiplin dan kualitas layanan,” katanya.
Ia menambahkan, meski terdapat tantangan seperti dinamika harga bahan pangan, aspek kualitas tidak boleh diabaikan. Program MBG, menurutnya, harus tetap berorientasi pada peningkatan gizi, pencegahan stunting, dan pembentukan generasi sehat.
DPRD Lampung berharap penguatan standar operasional dan pengawasan dapat memastikan program berjalan optimal serta tepat sasaran di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
